Jawab Kritik Setahun Pimpin Jember, Bupati Hendy Keluarkan Catatan Merah Putih

Menanggapi kritikan itu, bupati Hendy menyatakan terima kasih kepada PMII. “Kami terima sepenuhnya kritikan dari teman-teman PMII karena mereka adalah bagian dari masyarakat yang harus kami layani,” ucap Hendy.

Hendy mengakui, satu tahun pertama pemerintahannya masih jauh dari sempurna. Kritikan PMII Jember terhadap bupati itu beberapa hari sebelumnya sudah dirilis melalui media sosial dalam bentuk “Catatan Merah Setahun Pemerintahan Bupati Jember”. Rilis tersebut juga sudah sampai ke bupati.

Mendapat catatan kritik kinerja PMII, bupati Hendy sejak dua hari yang lalu sudah memerintahkan jajarannya untuk menjawab kritikan tersebut poin demi poin.

“Kita keluarkan juga catatan merah putih, tapi itu bukan berarti kita ingin menjawab kritikan head to head. Tapi kami hanya ingin menjawab pertanyaan dari masyarakat dengan data dari jajaran di bawah saya secara teknis,”papar hendy.

Kerusakan jalan, memang menjadi keluhan warga Jember sejak beberapa tahun terakhir. Sebab, selama dua tahun terakhir masa pemerintahan bupati Faida, nyaris tidak ada perbaikan jalan rusak, akibat problem APBD yang tidak pernah disepakati eksekutif-legislatif. 

Perbaikan jalan juga menjadi salah satu janji kampanye Hendy sejak Pilkada 2020. “Perbaikan infrastruktur dilakukan secara bertahap setiap tahun. Panjang jalan yang telah diperbaiki sepanjang tahun 2021 mencapai 261 km, dan tidak benar kalau itu hanya berpusat di kota saja,” papar Hendy.

Karena sudah beberapa tahun jalanan di Jember tidak pernah di perbaiki, masa pemerintahan bupati Hendy ini menggulirkan program perbaikan jalan yang disebut-sebut terpanjang sepanjang sejarah Jember. Hendy menggunakan skema anggaran jamak (multiyears).

“Perbaikan jalan sepanjang 929,899 km akan selesai pada tahun 2022 lewat program multiyears,” tutur Hendy.

Terkait Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Hendy menyatakan sebagian di antaranya sudah selesai.

“Draft revisi RTRW telah selesai disusun tahun 2021 lalu dan akan dibentuk Perda pada tahun ini. Adapun KLHS akan disusun tahun 2022 ini,” papar Hendy.

Terkait penertiban industri yang merusak lingkungan, Hendy menyatakan sudah melakukan teguran terhadap sejumlah usaha tambak di Kecamatan Gumukmas. Usaha tambak ini sebelumnya dikeluhkan petani dan nelayan setempat karena berdampak pada hasil tangkapan nelayan.