Pemkot Surabaya: Tidak Ada Pemotongan Gaji dan Tunjangan ASN, tapi...

Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara (Dian Kurniwan/Liputan6.com)

Liputan6.com, Surabaya - Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara mengatakan, tidak ada pemotongan gaji dan tunjangan ASN sebagai dampak pandemi pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Tahun 2021.

"Jadi bukan pemotongan. Tapi yang ada adalah rasionalisasi dari sisa belanja pegawai untuk r efocusing. Ini dikarenakan adanya sisa realisasi belanja pegawai," kata Febriadhitya, Senin (27/9/2021), dikutip dari Antara.

Rasionalisasi tersebut, disebabkan karena adanya ASN di lingkungan Pemkot Surabaya yang pensiun maupun meninggal karena COVID-19.

Menurut dia, setiap ASN di Pemkot Surabaya, anggaran untuk gaji termasuk tunjangannya telah dihitung di awal atau sebelum APBD disahkan. Ketika ASN tersebut meninggal, lanjut dia, maka anggaran yang sudah disiapkan di awal itu secara otomatis tidak dapat terealisasi 100 persen.

"Uang dari ASN yang meninggal itu yang kemudian dikumpulkan untuk di-refocusing pada PAK. Termasuk dari pegawai pemkot yang pensiun atau karena adanya kekosongan jabatan," ujarnya.

Febri mencontohkan, misalnya jumlah pegawai pemkot ketika dihitung pada awal ada 1.000 orang. Namun ternyata, pada Januari ada 100 pegawai yang kemudian meninggal atau pensiun. Maka, secara otomatis PAK yang dihitung untuk kebutuhan belanja pegawai sebanyak 900 orang.

"Artinya dalam PAK itu anggaran khusus belanja pegawai yang kita hitung selama empat bulan ke depan (September - Desember 2021) adalah 900 orang," katanya.

Oleh karena itu, kata Febri, seolah-olah pada PAK APBD Surabaya 2021, pos anggaran untuk belanja pegawai Pemkot Surabaya dikurangi atau dipotong. Padahal, refocusing anggaran pada PAK itu bersumber dari sisa belanja pegawai di bulan Januari-Agustus 2021.

"Jadi bukan dipotong untuk kemudian di-refocusing. Tapi karena sudah dihitung dan tidak terlaksana sampai bulan Agustus 2021, maka kemudian uang itu dirasionalkan," ujarnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawasa, didampingi Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan menerima Staf Khusus Kepresidenan Lenis Kogoya pada Selasa malam 20 Agustus 2019 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur.

2 dari 2 halaman

Alokasi Penuh

Tugu Pahlawan Merah Putih di Surabaya, Jawa Timur. (Foto: Dok Humas Pemkot Surabaya)

Menurutnya, dari pada sisa anggaran belanja pegawai itu di poskan untuk alokasi yang sama, alangkah baiknya jika digunakan untuk kebutuhan lain, misalnya untuk sejumlah kebutuhan mendesak selama pandemi COVID-19.

"Dari pada sisa gaji itu dipasang kembali sebagai pos gaji, kan mending dialokasikan ke kebutuhan yang lain atau di-refocusing," katanya.

Pihaknya memastikan, selama empat bulan ke depan, anggaran untuk pos belanja pegawai Pemkot Surabaya tetap teralokasi penuh. Artinya, tidak ada pemotongan tunjangan atau gaji pegawai karena adanya refocusing anggaran sebagai dampak pandemi pada PAK APBD Surabaya 2021.

"Selama empat bulan ke depan atau hingga Desember 2021, pos anggaran belanja pegawai tetap teralokasi penuh. Jadi, tidak mengurangi beban atau pagu bulanan belanja pegawai," katanya.