DPRD Kritik Pemkot Malang, Rendah Serap Anggaran Covid-19 Tapi Sibuk Cari Bantuan

Liputan6.com, Malang - DPRD Kota Malang menilai penanganan Covid-19 di Malang kota belum memuaskan. Alokasi anggaran untuk penanganan pandemi di kota itu cukup besar tapi serapannya masih rendah. Penanganan di bidang kesehatan juga belum jadi prioritas.

Legislatif mengkritik pemotongan tunjangan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) pemkot untuk membantu pembiayaan penanganan Covid-19 di Malang. Sudah begitu, pemkot juga sibuk mencari sumbangan dari swasta daripada menggunakan anggarannya.

“Penanganan bidang kesehatan belum jadi prioritas. Anggaran besar tapi serapannya rendah,” kata Harvad Kurniawan, anggota DPRD Kota Malang, 29 Juli 2021.

Menurutnya, ada banyak program bansos yang sudah berjalan sejak lama. Karena itu, aneh bila masih memotong tunjangan ASN lalu disalurkan lewat Badan Amil dan Zakat (Baznas) sebagai bansos. Padahal cukup menggeser beberapa program bansos lama.

Ia juga mengkritik Pemkot Malang yang terkesan sibuk menggalang bantuan dari swasta. Baru – baru ini, pemkot meminta bantuan berupa seribu oximeter dari seorang pengusaha di Malang untuk dibagikan ke tiap RT.

“Jangan cuma menggalang orang beramal saja. Kebijakan konkret pemkot itu yang ditunggu. Sampai hari ini kebijakan yang diambil seolah sambil lalu,” tegas Harvad.

Pemkot Malang menyebut untuk penanganan Covid-19 pada APBD Kota 2021 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 110, 6 miliar. Namun sampai akhir Juli ini penggunaannya baru sebesar Rp 52,6 miliar atau 47,64 persen.

Rinciannya, bidang kesehatan Rp 88,3 miliar terserap Rp 44,5 miliar atau 44,5 persen. Jaring pengaman sosial dialokasikan Rp 13,5 miliar dan terealisasi Rp 5,2 miliar atau 38,5 persen. Penanganan dampak ekonomi Rp 8,7 miliar terpakai Rp 2,9 miliar atau 33,8 persen.

Selain plafon belanja dalam program APBD itu, masih ada alokasi anggaran dalam rupa Belanja Tidak Terduga (BTT) penanganan Covid-19 di Malang sebesar Rp 56,4 miliar. Realisasi penggunaannya sudah sebesar Rp 34 miliar atau 60,2 persen.

“Sisa lebih anggaran pada tahun lalu juga sangat banyak, apa tak mau dipakai. Pengadaan ambulan di tiap kelurahan kan bisa. Bila pandemi ini selesai, toh tetap dipakai,” ucap Harvad.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Saksikan video pilihan di bawah ini: