Dana Hibah KONI Tuban 2022 Dipangkas Jadi Rp 700 Juta, Begini Kata Bupati Halindra

Liputan6.com, Surabaya - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban memangkas alokasi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tuban menjadikan Rp 700 juta pada 2022. Dulunya, KONI Tuban ini mendapatkan dana hibah miliaran dari pemerintah setempat.

Besaran pemangkasan alokasi dana hibah tersebut disampaikan Fahmi Fikroni Ketua Fraksi PKB DPRD Tuban, usai sidang paripurna terkait kesimpulan Badan Anggaran (Banggar), Penandatanganan dan Persetujuan bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD Tuban tentang KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2022, bertempat di gedung dewan setempat, Rabu (28/7/2021).

“Kami sangat menyayangkan dengan dikeprasnya anggaran KONI yang sekarang hanya diberikan anggaran Rp 700 juta,” keluh Fahmi Fikroni.

Dana hibah KONI dibawah kepemimpinan Mirza Ali Manshur Sekertaris PKB Tuban mencapai sekitar Rp 6,5 miliar pada tahun anggaran 2020 dan 2021. Bahkan, pada  2019 silam anggaran hibah KONI tembus Rp 7,5 miliar.

Fahmi Fikroni menambahkan dengan menurunnya dana hibah buat KONI ini dinilai akan berdampak pada prestasi atlet. Sebab, Tuban adalah salah satu kabupaten yang mensupport atlet untuk perlombaan di ajang pekan olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur.

“Saya kasihan kepada cabor-cabor yang tidak bisa berbuat apa-apa dengan anggaran segitu, karena cabor di Kabupaten Tuban ini sangat banyak dan semua membutuhkan pembinaan untuk atletnya,” ungkap politisi senior asal partai PKB ini.

Menurutnya, pada tahun kemarin cabang olahraga (cabor) sepak bola, voli, gulat, bulu tangkis dan lainnya bisa menjuarai event Porprov Jatim. Saat itu, Tuban juga masuk prestasi 10 besar dalam ajang Porprov Jatim pada tahun kemarin.

“Saat Porprov kemarin kita bisa di 10 besar, artinya sangat pesat peningkatan prestasi atlet di kabupaten Tuban, tapi kalau anggarannya sekarang di pangkas habis saya tidak tahu lagi nasib para atlet Kabupaten Tuban seperti apa nantinya,” jelas Roni panggilan akrabnya.

Ketua Komisi I DPRD Tuban itu menegaskan intinya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang olahraga akan terputus bila kebijakan seperti itu. Kemudian, bupati sendiri yang harus bertanggung jawab kepada komunitas olahraga karena pembinaan sumber daya manusia tidak instan seperti membangun jalan.

“Prestasi atlet akan terputus dengan kebijakan bupati seperti itu (memangkas anggaran KONI Tuban,red),” terang politisi asal Kecamatan Jenu itu.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Saksikan video pilihan di bawah ini: