Sukses

DPRD Surabaya Tutup Total Selama PPKM Darurat, Semua Anggota WFH

DPRD Surabaya sepakat mendukung kebijakan PPKM Darurat dengan menerapkan sistem kerja WFH secara penuh.

Liputan6.com, Surabaya - Gedung DPRD Kota Surabaya menerapkan kebijakan sistem bekarja dari rumah atau work from home (WFH) 100 persen untuk semua lintas kerja selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mengatakan, baik anggota DPRD Surabaya serta staf dan karyawan Sekretariat DPRD Surabaya akan bekerja dari rumah mulai Senin (5/7) sampai PPKM Darurat berakhir pada 20 Juli mendatang.

"Langkah tersebut diambil lantaran kasus penyebaran COVID-19 di Surabaya naik cukup signifikan, sementara ketersediaan tempat tidur di rumah sakit serta tenaga kesehatan (nakes) sudah melebihi kapasitas," katanya di Surabaya, Minggu, 4 Juli 2021, dilansir dari Antara.

Menurut dia, dengan kondisi semacam itu, DPRD Surabaya sepakat mendukung kebijakan PPKM Darurat dengan menerapkan sistem kerja WFH secara penuh. Tidak lagi hitung-hitungan persentase, kata dia, namun semua elemen berkerja secara WFH.

''Paling nanti ada petugas keamanan berjaga tiga atau empat orang, harapanya bisa mencegah penularan COVID-19 sehingga PKKM Darurat tidak berlanjut seperti sebelum-sebelumnya yang berjilid-jilid,'' kata dia.

Bagi masyarakat yang hendak bertamu dan membutuhkan layanan, kata dia, bisa dilakukan melalui daring langsung ke anggota dewan. Sebab, kata dia, rapat-rapat nantinya baik rapat komisi, rapat fraksi dan rapat paripurna akan dilakukan via daring.

 

Saksikan Video Menarik Berikut Ini

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Kunjungan Kerja Ditiadakan

Selain menerapkan sistem WFH, lanjut dia, DPRD Surabaya juga sepakat meniadakan kunjungan kerja (kunker) dan tidak menerima tamu kunjungan kerja selama PPPKM Darurat. ''Ini perlu dipahami bersama, sebab pergerakan manusia sangat rentan mempercepat penularan,'' katanya.

Ia berharap, perkantoran lain juga mematuhi sistem WFH 100 persen sebagaimana diatur dalam instruksi Mendagri dan SE Wali Kota Surabaya kecuali sektor yang terkait langsung dengan pelayanan publik bisa WFH 25 persen.

''Semoga berjalannya PPKM darurat secara optimal bisa benar-benar menurunkan lonjakan kasus COVID-19 yang makin merajalela hingga RS penuh, beberapa IGD RS tutup, nakes harus kita lindungi agar tidak kewalahan atau berguguran,'' katanya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, semua kalangan memiliki peran penting terhadap keberhasilan PPKM darurat ini.

''Dukungan semua lapisan masyarakat sangat penting. Mari bersama menjaga Kota Surabaya yang kita cintai bersama ini,'' katanya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.