Pengamat: Polemik Penyekatan Suramadu Bukti Komunikasi Pemprov Jatim dan Daerah Tidak Jalan

Liputan6.com, Surabaya - Pengamat kebijakan publik Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya Andri Arianto menyoroti kebijakan pemerintah penyekatan di Jembatan Suramadu yang menuai polemik.

Menurutnya, apa yang terjadi di Suramadu menunjukkan  tidak jalannya komunikasi dan sinergi antara Pemprov Jatim dengan kabupaten dan kota untuk mengendalikan pandemi.

"Masuknya varian baru dalam Covid-19 dan melonjaknya kembali kasus pandemi yang lebih ganas dalam penularan, menunjukan kebijakan publik Pemprov Jatim tidak sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kota/kabupaten. Contoh yang nyata adalah kasus di Suramadu,” ujarnya, Rabu (23/6/2021).

Andri mengatakan, dalam kasus titik penyekatan seperti yang terjadi di Jembatan Suramadu sisi Surabaya, malah memunculkan gaduh, pro dan kontra akibat syarat tes swab antigen. Seharusnya hal itu tidak perlu terjadi jika pemerintah melakukan komunikasi yang baik.

Pemprov Jatim, kata Andri, seharusnya bisa komunikasi antara Pemkot Surabaya, Pemkab Bangkalan dan masyarakat Madura. Tidak bisa Pemprov Jatim berjalan sendiri hanya dengan membuat Rumah Sakit Lapangan di Bangkalan.

"Pemprov harus intens komunikasi dengan Pemkab Bangkalan, dengan menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan bahayanya Covid-19 varian baru ini," ucapnya.

Selama ini, lanjut Andri, kesannya adalah masyarakat hanya menjadi obyek atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Seharusnya masyarakat juga dilibatkan dalam kebijakan pemerintah, agar tidak ada salah paham.

“Wajar jika Pemkot Surabaya langsung bergerak cepat dalam merespons munculnya varian alpa, beta, dan delta yang salah satunya ada di Bangkalan, dengan membuat penyekatan kendaraan yang akan masuk Kota Surabaya. Hal itu memang seharusnya dilakukan Pemkot Surabaya karena sebagai tetangga langsung dengan Bangkalan,” ujarnya.

Fakta di lapangan, lanjutnya, pos penyekatan tersebut justru menjadi sasaran pengerusakan, hingga beberapa warga dari Madura menggelar demonstrasi di Kantor Pemkot Surabaya, karena dianggap titik penyekatan tersebut adalah kebijakan Pemkot Surabaya, meski sebenarnya penyekatan itu juga atas arahan dari Gubernur Jatim.

Saksikan video pilihan di bawah ini: