Satpol PP Surabaya Tebang Pilih Tindak Tempat Usaha yang Melanggar Prokes?

Oleh Liputan6.com pada 21 Jun 2021, 14:14 WIB
Diperbarui 21 Jun 2021, 14:14 WIB
(Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)
Perbesar
Razia tempat nongkrong di Surabaya, Jawa Timur untuk cegah penyebaran Corona COVID-19. (Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Liputan6.com, Surabaya - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya Eddy Christijanto menampik tudingan tebang pilih dalam penindakan tempat usaha yang melanggar protokol kesehatan, berupa jam operasional tutup pukul 22.00 WIB selama pandemi.

"Tidak ada perlakauan yang berbeda semua tempat usaha baik berupa tempat RHU (rekreasi hiburan umum), rumah makan, toko swalayan, PKL (pedagang kaki lima) maupun lainnya," kata dia di Surabaya, Senin (21/6/2021), dikutip dari Antara.

Pernyataan Eddy ini menanggapi komentar Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Mahfudz bahwa selama ini Satpol PP terkesan hanya tegas kepada para PKL yang tutup melebihi pukul 22.00 WIB, tetapi tidak terhadap RHU.

Menurut dia, PKL dan usaha lainnya diminta mematuhi jam operasional sesuai Perwali 67 Tahun 2020. Hal ini, lanjut dia, untuk antisipasi pencegahan varian baru COVID-19 dari India yaitu varian Delta yang sudah ditemukan di wilayah Kota Surabaya.

"Mohon bantuan seluruh elemen masyarakat Kota Surabaya untuk membantu upaya pencegahan di sisi hulu," ujarnya.

Bahkan Satpol PP Surabaya telah mengeluarkan surat edaran pemberitahuan Nomor 300/3122/436.7.22/2021 yang ditujukan kepada seluruh PKL di Surabaya agar menutup usahanya pukul 22.00 WIB.

Eddy menjelaskan bahwa untuk RHU sudah ada di pakta integritas antara pengusaha RHU dan Satgas COVID-19 sebelum mereka beroperasi di masa pandemi COVID-19.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Harus Adil

Sebelumnya, Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Mahfudz sebelumnya mengatakan, selama ini, Satpol PP terkesan hanya fokus terhadap penertiban PKL yang melanggar jam operasional, sementara RHU kurang terpantau pengawasannya. Padahal, lanjut dia, jika diamati, tidak menutup kemungkinan banyak RHU yang melanggar jam operasional.

Mahfudz berpesan kepada Satpol PP bahwa surat pemberitauan jangan hanya untuk PKL saja, tetapi untuk RHU juga.

"Jangan sampai nanti tajam ke bawah tumpul ke atas. Semua usaha yang sifatnya besar juga harus diberlakukan itu namanya adil," kata Mahfudz. 

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓