Ada Kejanggalan, DPRD Minta Dana Covid-19 Jember Diaudit

Liputan6.com, Jember - DPRD Kabupaten Jember meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit khusus atau investigasi terhadap anggaran COVID-19 tahun 2020 dengan mengirim surat permohonan audit khusus kepada BPK Perwakilan Jawa Timur.

"Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jember tahun 2020 ditemukan anggaran bantuan tidak terduga COVID-19 sebesar Rp107 miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan," kata Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi saat dikonfirmasi per telepon, Kamis, 10 Juni 2021.

Menurutnya, Pemkab Jember di masa pemerintahan Bupati Jember Faida mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk penanganan COVID-19 tahun 2020 mencapai Rp479 miliar melalui refocusing anggaran belanja tidak terduga (BTT), dilansir dari Antara.

Dokumen laporan hasil pemeriksaan BPK menyebutkan total belanja Satgas mencapai Rp220,5 miliar, namun sebanyak Rp 107 miliar tanpa disertai pengesahan surat pertanggungjawaban (SPJ), sehingga kelengkapan SPJ untuk belanja dalam penanganan COVID-19 hanya senilai Rp 74,7 miliar saja.

Kemudian sisanya dana Rp18,9 miliar yang termuat sebagai kas dalam rekening kas umum daerah di Bendahara Umum Daerah (BUD) sebelum akhirnya ada pengembalian masing-masing sebesar Rp17,8 miliar pada tahun 2020 dan senilai Rp1,8 miliar pada tahun 2021.

"Berdasarkan temuan itu, Pimpinan DPRD Jember menyepakati untuk meminta BPK melakukan audit khusus dengan tujuan tertentu karena ada Rp 107 miliar uang negara untuk penanganan COVID-19 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," ucap politikus PKB Jember itu.

Saksikan Video Menarik Berikut Ini