PDIP Bakal Jadi Oposisi di Pemerintahan Baru Kabupaten Jember

Oleh Liputan6.com pada 11 Feb 2021, 10:21 WIB
Diperbarui 11 Feb 2021, 10:21 WIB
Megawati Ajak Kader dan Simpatisan Tidak Golput
Perbesar
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat menghadiri kampanye rapat umum di Solo, Jawa Tengah, Minggu (31/3). Kampanye yang dihadiri ribuan kader PDIP Se-Jawa Tengah untuk membuktikan kader dan simpatisan bersatu. (Liputan6.com/HO/Iwan)

Liputan6.com, Jakarta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memilih menjadi oposisi terhadap Pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Jember periode 2021-2024, Hendy Siswanto-M Balya Firjaun Barlaman (Hendy-Gus Firjaun) yang akan dilantik pada 17 Februari 2021.

"Kami akan berada di luar pemerintahan untuk mengawal dengan kritik yang konstruktif, namun bukan berarti menjadi oposisi yang menghambat program yang baik untuk rakyat," kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Jember Widarto dalam konferensi pers yang digelar di Kantor PDIP setempat, Rabu, 10 Februari 2021.

Ia mengatakan sikap untuk selalu kritis terhadap Pemerintahan Hendy-Gus Firjaun tersebut tidak berkaitan dengan kekalahan pasangan Abdus Salam-Ifan Ariadna yang diusung partainya dalam Pilkada 2020.

"Kami mengucapkan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih. Semoga dapat menjalankan visi, misi, dan program yang dijanjikan saat kampanye," ujarnya pula, dilansir dari Antara.

Dalam masa konsolidasi demokrasi, lanjut dia, PDIP sebagai partai politik tetap dan terus akan berkhidmat untuk kepentingan rakyat dan partai politik menjadi sangat penting bukan hanya untuk membentuk pemerintahan, tetapi juga membangun daya kritis rakyat yang efektif di luar pemerintahan.

"Kami punya pengalaman sebagai partai di luar pemerintahan di tingkat nasional pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode tahun 2004-2014 dan akan menjadi spirit serta pengalaman dalam menjalankan posisi yang sama di Jember," katanya pula.

Ia menjelaskan partainya, termasuk Fraksi PDIP DPRD Jember akan bekerja dalam mekanisme checks and balances, namun tetap mendukung kebijakan bupati-wabup Jember periode tahun 2021-2024 jika berpihak kepada rakyat.

"Kami akan berada di paling depan menentang melalui mekanisme peraturan dan perundang-undangan jika kebijakan yang diambil merugikan rakyat nantinya," ujarnya lagi.

 

2 dari 3 halaman

Penangan Secara Tepat

PDIP Bawa Wanita-Wanita Cantik Daftar Bakal Caleg ke KPU
Perbesar
Sejumlah wanita membawa bendera saat memeriahkan arak-arakan PDIP menuju Kantor KPU, Jakarta, Selasa (17/7). Kedatangan anggota PDIP untuk mendaftarkan bakal caleg di KPU diiringi pawai bendera, ondel-ondel, musik. (Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Widarto menilai persoalan birokrasi, APBD, insfrastruktur, pertanian, pendidikan, kesehatan, pengelolaan sumber daya alam, kesejahteraan sosial, pelayanan publik, dan tata ruang memerlukan daya kritis dari partai politik dan DPRD untuk menempatkan kepentingan rakyat pada posisi paling utama dibandingkan kepentingan kelompok, apalagi pribadi.

"Banyaknya persoalan di Jember saat ini memerlukan penanganan secara tepat, baik menyangkut ketepatan data, analisa yang tepat, maupun kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil, sehingga perlu partai politik yang kritis dan konstruktif," katanya.

Ia menjelaskan PDIP tetap berkomitmen siap turun tangan menyelesaikan berbagai persoalan rakyat dan akan hadir sebagai bagian dari solusi bukan bagian dari masalah, meskipun berada di luar Pemerintahan Hendy-Gus Firjaun.

Bupati Jember terpilih Hendy Siswanto saat dihubungi per telepon mengaku sudah mendengar dan membaca pernyataan sikap PDIP Jember untuk memilih oposisi selama pemerintahannya.

"Tentunya itu akan bagus sekali untuk pembelajaran politik bagi kita semua, terutama bagi diri saya pribadi karena saya sedang belajar politik. Saya berusaha untuk memahami dan memang harus mengikuti perjalanan politik di Jember," katanya.

Ia mengapresiasi langkah PDIP untuk tetap kritis terhadap pemerintahan yang akan dipimpinnya bersama Wabup Gus Firjaun, sehingga perlu adanya kontrol terhadap pemerintahan tidak hanya dari partai politik.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini

Lanjutkan Membaca ↓