DPR Apresiasi Pemprov Bantu Korban Terorisme di Jatim

Liputan6.com, Surabaya - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Bambang DH menyambut baik cairnya bantuan negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada korban terorisme. Mengingat pentingnya kompensansi tersebut untuk para ahli waris dan korban, Bambang DH mendorong pemerintah menambah anggaran LPSK.

Bambang mengatakan, di antara 14 mitra kerja Komisi III DPR RI, LPSK memperoleh anggaran yang paling kecil. Hal ini terjadi karena para pemangku kebijakan belum mengetahui dan memahami keberadaan LPSK.

Padahal saat ini tugas LPSK bertambah banyak setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

"Tentunya tugas LPSK bertambah. Jadi idealnya memang harus ada anggaran tambahan agar bisa menjalankan tugas tersebut secara optimal," kata Bambang DH di Surabaya, Rabu (3/2/2021).

Pada Selasa 2 Februari kemarin, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Susilaningtyas bersama Kasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nurturyanto menyerahkan bantuan secara simbolis kepada 19 korban bom terorisme terdahulu, di Hotel Santika, Surabaya.

Secara keseluruh korban yang telah teridentifikasi oleh BNPT sebanyak 1.000 korban, untuk saat ini sudah diberikan kepada 215 korban dengan total kompensasi yang diberikan Rp 3,2 Miliar. Dengan rincian 250 juta untuk korban meninggal dunia, Rp 210 juta untuk korban luka berat, Rp 115 juta untuk korban sedang dan Rp 75 juta untuk luka ringan.

Kebetulan di Jatim ada 19 orang yang belum diberikan kompensasi. Mulai peristiwa JW Mariot, bom 3 gereja, bom Polrestabes dan bom Bali 1.

Saksikan video pilihan di bawah ini: