Asosiasi Kades di Tulungagung Ramai-Ramai Tolak Kenaikan Pajak

Liputan6.com, Jakarta Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Tulungagung menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan di daerah itu yang mencapai 600 persen dibanding nilai jual objek pajak (NJOP) yang ditetapkan sebelumnya, karena dianggap memberatkan masyarakat.

"Kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang terlalu tinggi di masa pandemi seperti saat ini tentu sangat memberatkan (masyarakat)," kata Ketua AKD Tulungagung M. Soleh dikonfirmasi wartawan di Tulungagung, Jawa Timur, Senin, 25 Januari 2021.

Soleh mengatasnamakan AKD meminta kebijakan bupati menunda kenaikan PBB sehingga masyarakat yang sudah mengalami penurunan daya beli akibat pandemi COVID-19, tidak semakin terbebani oleh kenaikan NJOP.

"Karena ini kondisi masih pandemi, masih krisis," ujarnya, dilansir dari Antara.

Menanggapi keberatan yang disampaikan pihak AKD, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo menyampaikan pemaklumannya.

Ia berjanji untuk mengakomodasi masukan dari masyarakat dan akan mengevaluasi kenaikan NJOP tanah di Tulungagung pada 2021. "Yang penting bahwa semuanya tujuannya terselesaikan," kata Maryoto.

Kepala Bappenda Kabupaten Tulungagung Endah Inawati mengatakan kenaikan NJOP tanah ditetapkan setelah terlebih dulu dilakukan kajian oleh konsultan independen dari Universitas Gajah Mada (UGM).

Hasilnya, disimpulkan banyak nilai tanah di Tulungagung tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. "Hasil kajian UGM itu yang menjadi dasar penetapan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) yang baru," kata Inawati.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini