DPRD Surabaya Persoalkan Penyegelan Kafe Holywing oleh Satpol PP Jatim saat PPKM

Liputan6.com, Surabaya - Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya, menyoal penyegelan kafe Holywings Gold saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) beberapa hari lalu yang dinilai tanpa koordinasi dengan Satpol PP Surabaya.

"Penertiban jangan dilakukan dengan pendekatan kekuasaan yang lebih tinggi tingkatannya. Harusnya komunikasi dengan pemerintah kota," kata Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krisna saat rapat dengar pendapat daring terkait penindakan protokol kesehatan di ruang komisi A DPRD Surabaya, seperti dilansir Antara, Senin (18/1/2021).

Hasil dari rapat dengar pendapat tersebut, Ayu menilai bahwa penyegelan Satpol PP Jatim kurang berkoordinasi baik dengan Satpol PP Kota Surabaya. Untuk itu, ia menyayangkan tindakan Satpol PP Provinsi Jatim yang melakukan penertiban tanpa berkoordinasi dengan pemerintah kota.

"Penertiban jangan dilakukan dengan pendekatan kekuasaan yang lebih tinggi tingkatannya. Harusnya komunikasi dengan pemerintah kota," ujarnya.

Ayu juga menegaskan supaya kasus seperti ini tidak lagi terulang. "Kita sepakat dengan penindakan di massa PPKM. Tapi jangan mentang-mentang punya kekuasaan yang levelnya lebih tinggi," katanya.

Meski demikian, ia juga menyoroti sikap Satpol PP Kota Surabaya yang kurang responsif terhadap penegakan Perwali terkait penegakan protokol kesehatan di massa PPKM.

"Idealnya yang bertindak itu Satpol PP Kota Surabaya. Apalagi anggota mereka banyak yang perempuan yang lebih cocok menangani kafe dan restoran. Mereka lebih luwes," katanya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: