Tahun Ajaran Baru 2020, 400 Ribu Siswa SMA/SMK Ikuti MPLS Daring di Jatim

Pembukaan virtual masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) peserta didik baru SMA/SMK Jawa Timur Tahun Pelajaran 2020/2021. (Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Liputan6.com, Surabaya - Sebanyak 400 ribu lebih peserta didik baru jenjang SMA/SMK Negeri dan Swasta di Jawa Timur, secara serentak mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Senin (13/7/2020).

MPLS yang dilaksanakan secara daring atau online tersebut dilaksanakan di 423 SMA Negeri dan 1.119 SMA Swasta serta pada 297 SMK Negeri dan 1.821 SMK Swasta di Jawa Timur.

Pembukaan MPLS 2020 dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melalui sambungan video conference di Gedung Negara Grahadi.

Khofifah mengatakan, pelaksanaan MPLS secara daring itu dilaksanakan berdasarkan kebijakan pusat, sekolah belum bisa melakasanakan pembelajaran secara tatap muka bila wilayah tersebut masih zona merah.

"MPLS tetap berjalan seperti sediakala, namun dengan cara yang berbeda karena kita harus tetap waspada dengan menggunakan protokol kesehatan," kata dia.

Namun demikian, Khofifah berharap para siswa dan seluruh insan pendidikan tetap menjaga optimisme dan semangat selama proses pendidikan meski harus dilakukan secara daring.

Khofifah mengajak seluruh masyarakat berdoa agar pandemi COVID-19 segera berakhir dan para siswa dapat mengikuti kembali belajar di sekolah.

"Saya harap para siswa tetap bisa memulai tahun ajaran baru ini dengan semangat dan gembira meski dalam situasi yang masih darurat kesehatan," tutur dia.

“Justru dalam suasana pandemi seperti ini, anak-anak Jawa Timur akan menunjukkan prestasi terbaiknya, semangat yang tetap prima, para kepala sekolah, para guru akan menunjukkan kinerja terbaiknya membangun generasi emas Jawa Timur yang lebih kreatif dan inovatif disertai dengan akhlak yang mulia," ia menambahkan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim menjelaskan perihal tahun ajaran baru di Indonesia. Hanya 6 persen siswa diizinkan untuk belajar tatap muka di sekolah. Simak penjelasan lengkapnya.

2 dari 2 halaman

Kegiatan Belajar Mengajar Masih Daring saat Tahun Ajaran Baru di Jatim

Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021 Sesuai Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 — Ilustrasi siswa/siswi sekolah.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Wahid Wahyudi menyampaikan tahun ajaran baru sekaligus kegiatan belajar mengajar di tengah COVID-19 wilayah setempat akan dimulai pada 13 Juli 2020.

"Tapi, karena di Jatim belum ada zona hijau akibat pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring," ujar Wahid Wahyudi ketika dikonfirmasi di Surabaya, ditulis Senin, 13 Juli 2020

Kendati tidak dilakukan bertatap muka langsung di kelas, Wahid Wahyudi berharap tahun ajaran baru dapat dimulai dengan lancar, serta kegiatan belajar mengajar yang sesuai harapan, dilansir dari Antara.

Wahid Wahyudi juga berharap seluruh insan pendidikan tetap menjaga optimisme dan semangat selama proses pendidikan meski harus dilakukan secara daring.

Pihaknya mengajak seluruh masyarakat berdoa agar pandemi COVID-19 segera berakhir dan para siswa dapat mengikuti kembali belajar di sekolah.

Di sisi lain, masih karena COVID-19, Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) dipangkas hingga 50 persen atau selama satu semester tahun ajaran.

Menurut Wahid, dalam menghadapi COVID-19 ini berbagai upaya pencegahan dilakukan, termasuk menyiapkan sarana prasarana protokol kesehatan, seperti penyediaan tempat cuci tangan, cairan pembersih tangan hingga penyemprotan disinfektan.

"Untuk itu, BPOPP yang sedianya diberikan selama satu tahun anggaran dipotong 50 persen," kata mantan Kepala Dinas Perhubungan Jatim tersebut.

Namun, kata dia, jika di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD ada potensi anggaran, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dikatakannya akan menambah kembali.

"Semua sekolah dipotong 50 persen. Maka sekolah diminta untuk melakukan efisiensi dari dana BOS dan BPOPP yang ada. Jadi misalnya kegiatan pembinaan guru dan penelitian bisa ditunda dulu dan dialihkan untuk kegiatan wajib seperti memberi honor penghasilan GTT-PTT," ujar dia.