Pemprov Jatim Teken Kesepakatan Bantuan Pangan JPS

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Jawa Timur dan sejumlah pemerintah daerah menandatangani kesepakatan dalam bentuk perjanjian kerja sama terkait pengelolaan bantuan pangan Jaring Pengamanan Sosial (JPS) lanjutan.

"Lanjutan, karena sudah beberapa kali dilakukan dan kali ini dengan sembilan daerah. Langkah ini juga sebagai percepatan penanganan COVID-19," ujar Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak di sela penandatanganan kesepakatan di ruang Bhinaloka Kompleks Kantor Gubernur di Surabaya, Rabu, 20 Mei 2020.

Sembilan daerah tersebut, yakni Kota Surabaya, Sidoarjo, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Lumajang, Kota Probolinggo, Kota Blitar, dan Sumenep.

Prosesi penandatanganan dilakukan oleh Kepala Pelaksana BPBD Jatim Suban Wahyudiono dengan kadinsos kabupaten/kota, atau instansi lain yang ditunjuk bupati/wali kota sebagai pelaksana program di daerah, dilansir dari Antara.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Jatim Kusnadi bersama jajaran pimpinan komisi DPRD Jatim dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim.

Menurut Wagub Jawa Timur, bantuan pangan JPS ini merupakan komplementer dari bantuan pemerintah pusat yang sudah tiba di masyarakat, yakni Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

"Nilai bantuannya sama, Rp200 ribu per keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga bulan. Hanya, skema pencairan ke masyarakat bergantung kearifan lokal masing-masing daerah. Bisa dalam bentuk sembako atau uang tunai," ucapnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini