Pemprov Jatim Dirikan Posko Pengaduan THR di Tiap Wilayah

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendirikan Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) di tiap daerah kabupaten/kota se-Jawa Timur. Dengan posko ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan pembayaran THR antara pekerja dan pengusaha yang perusahaannya terdampak sosial ekonomi COVID-19.

Pendirian posko pengaduan THR ini juga sebagai pengawasan agar aturan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijalankan dengan baik. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo menuturkan, di tengah situasi sulit pandemi virus corona (COVID-19) saat ini, seluruh perusahaan tetap diwajibkan membayar THR kepada seluruh karyawannya.  

"Besaran THR sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang harus dibayarkan tepat waktu, yaitu paling lambat tujuh hari sebelum hari raya," ujar dia saat konferensi pers di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu malam, 10 Mei 2020, seperti dikutip dari Antara.

Himawan memastikan saat ini telah didirikan Posko Pengaduan THR di tiap daerah kabupaten/kota. "Atas arahan Ibu Gubernur Khofifah, kami mendirikan Posko Pengaduan THR di kantor-kantor UPT dan Dinas Tenaga Kerja tiap daerah kabupaten/ kota se- Jawa Timur," tutur dia.  

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini