Tangani Bencana dengan Cepat, Pemprov Jatim Dapat Penghargaan

Khofifah berkomitmen meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana alam di Jatim, bahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim 2019-2024 dimasukkan Indeks Kinerja Utama (IKU).

"Termasuk mencantumkan upaya pengurangan risiko bencana dan kegiatan penanggulangan bencana kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Jatim," ucapnya.

Selain itu, mantan menteri sosial tersebut meminta kepada OPD agar penanganan bencana di wilayahnya dilakukan antisipasi secara komprehensif, salah satunya memperkuat konektivitas dengan instansi lainnya.

"Harus melakukan respon cepat menangani bencana, lalu koordinasi intensif secara vertikal dan horisontal harus bisa mempercepat koneksitas OPD-OPD dengan berbagai instansi terkait khususnya pemerintah daerah dan TNI-POLRI," katanya.

Sementara itu, sekecil apapun bencana yang terjadi harus segera ditangani bersama-sama, mengingat kebencanaan memiliki risiko terjadinya kemiskinan.

"Inilah yang juga diimplementasikan dalam kebijakan penanggulangan bencana sebagai komitmen pemerintah daerah di Jatim," tutur orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut.

Di Jatim, lanjut dia, telah diimplementasikan adopsi kebijakan Pemerintah Pusat, antara lain Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Tata Ruang Wilayah dengan memperhatikan peta rawan bencana dan Forum Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana (FKPRB).

Selain itu, sistem peringatan dini yang terpadu berbasis kearifan lokal masyarakat, edukasi bencana interaktif melalui Tenda Pendidikan Bencana (TENPINA), apel siaga bencana hingga simulasi latihan penanganan bencana.