Sanksi Teguran DKPP Jadi Cambuk untuk Bawaslu Surabaya

Logo Bawaslu (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya menyatakan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menjatuhkan sanksi teguran untuk kedua kalinya terhadap lima anggota Bawaslu sebagai cambuk untuk meningkatkan kualitas.

Sanksi itu terkait aduan dari caleg dari Partai Golkar saat Pemilu Legislatif 2019. Bawaslu Surabaya pun menghormati putusan DKPP tersebut.

"Kita menghormati putusan DKPP. Peristiwa ini kami anggap sebagai cambuk untuk meningkatkan kualitas layanan kita dan untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan profesionalitas, integritas dan kinerja Bawaslu Surabaya," kata anggota Bawaslu Surabaya Yaqub Baliyah di Surabaya, Kamis (23/1/2020).

Diketahui lima anggota Bawaslu Surabaya tersebut terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Hal ini tertuang pada putusan DKPP Nomor 300-PKE-DKPP/IX/2019.

Putusan DKPP tersebut menjatuhkan sanksi kepada Teradu I, Agil Akbar selaku ketua merangkap anggota Bawaslu Surabaya, Teradu II Hadi Margo Sambodo, Teradu III Yaqub Baliyah, Teradu IV Hidayat dan Teradu V Usman.

Masing-masing sebagai anggota Bawaslu Surabaya terhitung sejak putusan dibacakan. Pada putusan tersebut, DKPP juga memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Jatim untuk melaksanakan putusan DKPP paling lama tujuh hari sejak dibacakannya putusan itu.

Untuk diketahui, sebelumnya kelima anggota Bawaslu Surabaya diadukan oleh Caleg DPRD Surabaya dari Partai Golkar dapil IV nomor urut 1, Aan Ainurrofik yang menganggap kelima anggota Bawaslu menyalahi kode etik penyelenggara pemilu dan menganggap bahwa putusan Bawaslu Surabaya Nomor : 53/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 bertentangan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu, karena hasil sengketa pemilu bukan domain Bawaslu melainkan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

"Ini menjadi pelajaran berharga bagi Bawaslu Surabaya dalam menyongsong Pilkada Surabaya 2020," kata Yaqub.

Soal sanksi, Yaqub mengatakan, keputusan DKPP adalah putusan yang final. Tentunya, lanjut dia, pihaknya sudah berusaha membuktikan Bawaslu Surabaya sudah berupaya secara maksimal dan profesional dalam menangani dugaan pelanggaran yang masuk.

"Tetapi majelis sidang DKPP berpendapat lain, tentunya kita taat dan patuh menerima segala putusan DKPP itu," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Rekapitulasi Pemilu 2019 menunjukkan sembilan partai politik melenggang ke Senayan, yaitu PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, dan PPP.

2 dari 3 halaman

Bawaslu Surabaya Awasi Rekrutmen Badan Ad Hoc KPU

Ilustrasi pilkada serentak (Liputan6.com/Yoshiro)

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya mengawasi rekrutmen badan ad hoc Komisi Pemilihan Umum dalam menghadapi Pilkada 2020. Pengawasan tersebut meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta Panitia Pemungutan Suara (PPS).

"Selain imbauan ke KPU, Bawaslu juga menginstruksikan kepada panwascam untuk membuka posko penerimaan aduan pembentukan badan ad hoc di tiap kecamatan," kata Ketua Bawaslu Surabaya Muhammad Agil Akbar di Surabaya, Rabu (15/1/2020), seperti dikutip dari Antara.

Dia menuturkan, pengawasan ini menindaklanjuti Instruksi Bawaslu RI Nomor : SS-2012/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2019 tentang Instruksi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2020 dan Pengawasan Pembentukan Badan Ad Hoc tingkat kecamatan oleh KPU Kota Surabaya.

Adapun instruksi kepada Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Kota Surabaya meliputi membuka posko layanan aduan masyarakat terkait mutasi jabatan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Kota Surabaya sampai dengan 8 Juli 2020 di masing-masing kecamatan serta membuka posko layanan aduan masyarakat terkait rekrutmen PPK se-Kota Surabaya per 15 Januari 2020 sampai 14 Februari 2020 di masing-masing kecamatan.

Selain itu, lanjut dia, melakukan inventarisasi dan rekapitulasi data laporan masyarakat yang diterima dari seluruh posko pengaduan di wilayah kecamatan masing-masing, menyampaikan hasil temuan dan/atau laporan kepada Bawaslu Kota Surabaya secara periodik bentuk formulir model A hasil pengawasan.

"Menyediakan banner/spanduk yang bertuliskan posko penerimaan pengaduan tahapan Pilkada dan pembentukan PPK," kata dia.

3 dari 3 halaman

Selanjutnya

Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Surabaya, Soeprayitno sebelumnya mengatakan pihaknya menitipkan mata dan telinga lintas elemen se-Kota Surabaya untuk turut mengawasi serta memberi masukkan atas keberadaan calon badan ad hoc.

"Ini (pengawasan masyarakat) menjadi penting supaya jangan sampai ada badan ad hoc nantinya yang merupakan mantan tim sukses calon anggota legislatif, mantan caleg atau bahkan kader partai, " kata dia.

Nano sapaan Soeprayitno menambahkan dalam perekrutan dan tugas badan ad hoc ke depan akan mengedepankan aspek akuntabilitas, transparansi, serta profesional.

"Kami berharap Pilkada Surabaya 2020 benar-benar bermartabat sesuai tagline atau jargon, Pemilihan Bermartabat, Surabaya Hebat," ujar dia.

Surabaya
Kota
Surabaya adalah Ibu Kota Provinsi Jawa Timur
Lihat Selengkapnya
Surabaya
Bawaslu Surabaya
DKPP Surabaya
Berita Surabaya

Liputan6.com
Author
Agustina Melani
Editor

Sanksi Teguran DKPP Jadi Cambuk untuk Bawaslu Surabaya

Ketua Bawaslu Surabaya yang Baru Siap Sambut Pilkada 2020

DPC PDIP Surabaya Sebut Keputusan Koalisi di Tingkat Pusat

Cek Jadwal Tes SKD Penerimaan CPNS 2019 di Pemkot Surabaya

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Bawaslu Surabaya Awasi Rekrutmen Badan Ad Hoc KPU

Selanjutnya

Surabaya

Bawaslu Surabaya

DKPP Surabaya

Berita Surabaya

BMKG Tuban: Belum Ada Laporan Kerusakan Bangunan dan Korban Jiwa Akibat Gempa

Gus Muhdlor Siapkan Upaya Hukum Usai Jadi Tersangka Kasus Dana Insentif ASN Sidoarjo

Bus Terbakar di Jalur Tol Jombang-Mojokerto Jatim, 34 Penumpang dan 4 Kru Selamat

PLN Amankan 78 Balon Udara Selama Idul Fitri 2024 di Jatim

PLN Catat 1.280 Transaksi SPKLU di Jatim Selama Lebaran, Meningkat Dua Kali Dibanding Hari Biasa

Banyak Calon Dokter Depresi Saat PPDS, Khofifah: Sistem Pendidikan di Rumah Sakit Harus Dievaluasi

KPK Periksa Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Pemotongan Insentif pada Jumat 19 April 2024

Kemen PANRB Siapkan 200 Ribu Formasi Calon ASN untuk Penempatan IKN, Tertarik Daftar?

Kemnaker Segera Tindaklanjut 1.475 Aduan Kasus THR Lebaran 2024, Libatkan 930 Perusahaan

Pj Gubernur Adhy Karyono: Persediaan dan Harga Bahan Pokok di Jatim Stabil Selama Ramadan hingga Lebaran 2024

Cara Menghitung Usia Kehamilan dengan Mudah dan Tepat, Ketahui Rumusnya

Sinopsis dan Link Nonton Drakor Nothing Uncovered, Misteri Pelik Pembunuhan dan Perselingkuhan

Harum Energy Gandeng Eternal Tsingshan Kembangkan Bisnis Nikel

VIDEO: Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Massa di Patung Kuda Berdemo Kenakan Jubah Hakim

Survei LSI: 78,8 Persen Publik Percaya KPU soal Hasil Pemilu 2024

Uskup Korban Penikaman di Gereja Sydney Australia Jalani Pemulihan, Mengaku Sudah Maafkan Pelaku

VIDEO: Kelelahan Dikejar Warga, Maling Kotak Amal di Magetan Terkapar di Depan Rumah Penduduk

Live Report Piala Asia U-23 2024 Timnas Indonesia vs Australia: Garuda Muda Menjaga Asa

Warga Pendatang ke Depok, Wali Kota: Lapor ke Disdukcapil, Jangan Jadi Pengangguran

Wajib Tahu! Menkominfo Perbarui Peraturan Menteri Mengenai Rating Game Tahun 2024

6 Zodiak Paling Bermuka Dua Menurut Astrologi

Kento Momota Resmi Pensiun, Ajang Ini Jadi Penampilan Terakhirnya Bersama Jepang

Bandara Soekarno-Hatta Duduki Peringkat 28 Bandara Terbaik Dunia 2024

Naskah Khutbah Jumat: Bijak Memahami Ilmu Agama melalui Sosial Media