Strategi Khofifah Cegah KKN di Pengadaan Barang dan Jasa

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa ingin proses pengadaan barang dan jasa berjalan transparan dan punya sistem. Oleh karena itu, menurut Khofifah diperlukan sistem dan strategi khusus berkaitan pengadaan barang dan jasa sebagaimana arahan Ketua KPK pada rakor sinergitas pemerintahan se-Jatim.

"Saya ingin ke depan proses pengadaan barang dan jasa berjalan lebih akuntabel, transparan dan tersistem," ujar Khofifah, seperti dikutip dari Antara, Senin (13/1/2020).

Pihaknya pun menerapkan strategi dengan membentuk biro khusus yang menangani pengadaan barang dan jasa serta e-Katalog lokal untuk mempersempit celah terjadinya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"Celah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) sangat berpotensi terjadi. Makanya tidak heran jika mayoritas kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagian besar terkait pengadaan dan jasa," tutur Khofifah Indar Parawansa.

Biro di bawah naungan Sekretariat Daerah Provinsi tersebut mulai aktif per 2 Januari 2020 dengan tugas memetakan paket pekerjaan beserta nilainya dan melakukan integrasi data penganggaran (e-Budgeting) dengan aplikasi RUP.

Kemudian, mendampingi penyusunan rencana pengadaan dan pengelolaan kontrak, meningkatkan penerapan konsolidasi PBJ, Katalog lokal, penerapan PBJ melalui SPSE , serta peningkatan kompetensi kelompok kerja (pokja).

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini