Ini Syarat Calon Independen Maju Pilkada Sidoarjo

Ilustrasi pilkada serentak (Liputan6.com/Yoshiro)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menyatakan bakal calon independen yang akan mendaftarkan diri pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo minimal harus mengantongi sebanyak 90.843 dukungan.

Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo, M Iskak mengatakan, syarat dukungan yang disetorkan itu berupa hard copy dan soft copy kepada KPU Sidoarjo.

"Jadi para pasangan bakal calon independen dan timnya harus meng-input satu per satu jumlah dukungan yang dipersyaratkan, yaitu minimal 90.843 dukungan," kata dia, seperti dikutip dari Antara, Selasa (10/12/2019).

Ia menuturkan, bakal calon yang hendak maju melalui jalur independen memang harus menyerahkan syarat dukungan tersebut, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy.

"Penyerahan hard copy dilakukan untuk formulir B.I-KWK Perseorangan yang ditempeli dengan foto kopi KTP pendukung," kata dia.

Ia mengatakan, untuk penyerahan dalam bentuk soft copy harus dilakukan dengan meng-input data masing-masing pendukung ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

"Namun sebelum pasangan calon independen melakukan penginputan data para pendukungnya, mereka harus meminta user dan password dahulu ke KPU Sidoarjo," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Rekapitulasi Pemilu 2019 menunjukkan sembilan partai politik melenggang ke Senayan, yaitu PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, dan PPP.

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Dia menuturkan, tim penginput data dukungan dari pasangan calon independen haruslah membawa surat mandat yang ditandatangani kedua pasang calon independen.

"Nantinya baru akan kami serahkan username dan password Silon itu," tambahnya.

Selain menyerahkan formulir B.I-KWK, kata dia, bakal pasangan calon independen juga harus menyerahkan formulir B.I.I-KWK Perseorangan dimana formulir itu merupakan cetakan dari Silon, yaitu hasil dari penginputan data pendukung yang telah dilakukan sebelumnya.

"Penginputan data dukungan harus dilakukan berdasarkan basis desa atau kelurahan masing-masing. Selain itu, mereka harus menyerahkan juga formulir B.2-KWK Perseorangan. Formulir tersebut merupakan hasil rekapitulasi jumlah dukungan pada masing-masing wilayah dan formulir itu juga merupakan hasil dari cetakan Silon," kata dia.