NPHD Baru Belum Diteken, Tahapan Pilkada Surabaya Dapat Terhambat

Liputan6.com, Jakarta - Tahapan Pilkada Surabaya 2020 terancam terhambat karena Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang baru hasil penyesuaian penambahan honor penyelenggara pilkada ad hoc melalui APBD Surabaya 2020 hingga kini belum diteken Wali Kota Surabaya.

“Pengumuman syarat minimal dukungan bagi calon perseorangan akan diumumkan mulai 25 November 2019, tapi sampai saat ini NPHD belum diteken,” ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Nur Syamsi di Surabaya, Kamis 21 November 2019, seperti dilansir Antara.

Ia menuturkan, dengan waktu mepet itu, KPU Surabaya tidak punya anggaran lagi untuk melaksanakan tahapan pilkada karena NPHD lama sudah tidak bisa digunakan.

"Anggaran baru bisa dicairkan setelah NPHD yang baru diteken,” ujar dia.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya tahun 2020 yang disahkan DPRD pada 10 November 2019 telah menganggarkan kenaikan honor penyelenggara pilkada ad hoc seperti panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sebesar Rp 16 miliar.

Honor penyelenggara pilkada ad hoc sebelumnya tidak masuk dalam NPHD Pilkada Surabaya 2020 yang diteken Wali Kota Surabaya dan Ketua KPU Surabaya pada 7 Oktober 2019.

Namun, sesuai Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor S-735/MK.02/2018 pada 7 Oktober 2019 tentang Usulan Standar Biaya Honorarium Badan Ad Hoc Pilkada 2020 untuk honor penyelenggara pilkada ad hoc ada kenaikan seperti halnya untuk PPK dari semula Rp 1.850.000 menjadi Rp 2.200.000.

“Untuk penyesuaian dari APBD ke APBN juga butuh waktu 14 hari, tapi pengumuman syarat minimal dukungan bagi calon perseorangan tanggal 25 November, jadi tinggal beberapa hari saja,” ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini