Solar Langka, Truk Hingga Traktor Antre di SPBU

Oleh Liputan Enam pada 18 Nov 2019, 10:00 WIB
Diperbarui 20 Nov 2019, 09:13 WIB
Puluhan Truk Keleleran di SPBU Compreng, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban (Liputan6.com / Ahmad Adirin)

Liputan6.com, Jakarta - Puluhan truk keleleran di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pasalnya, sopir truk sengaja mengantrikan kendaraan mereka sejak Rabu 13 November 2019 demi mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) solar yang saat ini langka.

Salah satu supir truk, Wahyudi mengungkapkan, kosongnya solar dirasakan sejak di perbatasan Kabupaten Pati, banyak truk yang keleleran di parkiran SPBU.

Awalnya Wahyudi mengira, kendaraan parkir di parkiran SPBU adalah hal biasa, kemudian pihaknya melanjutkan perjalanan sambil mencari solar di tempat lain yang ada. Kata dia, sepanjang jarak yang ditempuh, hingga masuk Kabupaten Tuban tidak ada solar.

"Ini saya perjalanan dari Jakarta mau ke Surabaya, mulai perbatasan Pati sampai Tuban solar tidak ada mas," kata sopir asal Semarang ini kepada Liputan6.com, Kamis, 14 November 2019.

Anto, sopir truk lainnya, mengatakan, pihaknya telah berusaha mengisi kendaraannya mulai dari Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, hingga Kabupaten Tuban juga tidak ada BBM Solar.

"Kendaraan saya terpaksa berhenti mengantri Solar di SPBU sini sampai ada isinya lagi," katanya.

"Saya nyari dari Jombang sampai sini, satu pun tidak ada solar di SPBU," kata Anto memungkasi.

Sementara itu, Sumardi salah satu petugas SPBU Compreng, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban saat dikonfirmasi mengatakan, penyebab truk banyak terparkir di SPBU karena menunggu pengisian solar yang saat ini ada kebijakan pengurangan kuota solar bersubsidi.

Sumardi menyampaikan, sebenarnya sehari sebelumnya sekitar pukul 15.00 WIB solar telah datang 24000 liter. Kata dia, hanya dua jam habis.

"Hanya dua jam sudah habis mas, petani yang datang bawa traktornya untuk diisi," katanya.

Unit Manager Communication & CSR Pertamina MOR V Jatimbalinus, Rustam Aji mengatakan, dari Pertamina memastikan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM). Khusus untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) atau BBM bersubsidi dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), penyalurannya dilakukan berdasarkan kuota di setiap wilayah.

Pertamina tidak mengurangi volume BBM. Namun, berdasarkan regulasi saat ini, Premium dan Solar, merupakan produk penugasan, sehingga penyalurannya harus sesuai alokasinya yang ditetapkan pemerintah.

"Tingginya konsumsi BBM di Jawa Timur, membuat penyaluran BBM sudah melebihi kuota total tahun 2019. Namun Pertamina tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan tetap mengacu pada ketentuan pemerintah," terang Rustam Aji.

Rustam Aji menambahkan, alokasi BBM yang ditetapkan pemerintah telah mempertimbangkan jumlah pengguna yang menjadi sasaran subsidi dalam APBN.

"Bagi masyarakat pemilik kendaraan pribadi dan rumah tangga golongan mampu. Kami menyediakan produk BBM jenis Pertamax Series dan Dex Series yang pasokannya mencukupi." 

(Ahmad Adirin / Blora)

 

2 dari 3 halaman

Pemerintah Harus Atasi Kelangkaan Solar

Puluhan Truk Keleleran di SPBU Compreng, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban (Liputan6.com / Ahmad Adirin)
Puluhan Truk Keleleran di SPBU Compreng, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban (Liputan6.com / Ahmad Adirin)

Pemerintah diminta serius dalam mengatasi kelangkaan BBM jenis solar terjadi di sejumlah daerah. Persoalan solar langka terjadi di sejumlah kota/kabupaten luar Jawa.

“Pemerintah harus bersikap cepat mengatasi kelangkaan solar di daerah,” kata Praktisi Transportasi Logistik Bambang Haryo, Minggu, 17 November 2019.

Bambang mengatakan, kelangkaan BBM jenis berdampak langsung terhadap kelangsungan angkutan logistik darat. Padahal transportasi ini memegang peranan penting dalam sistem transportasi di Indonesia.

"Lebih dari 85 persen sehingga kelangkaan solar subsidi pasti berdampak terhadap perekonomian nasional. Saya sangat prihatin kelangkaan solar berlarut-larut," sesalnya.

Sedangkan kementerian terkait sebaliknya malah tidak berbuat banyak. Bambang menyoroti lambatnya Kementerian Perhubungan, Perdagangan, Perindustrian, ESDM, dan Keuangan.

“Seakan tidak tahu atau tidak mau tahu dengan kesulitan yang sedang dialami angkutan darat,” tuturnya.

Dia memandang, angkutan darat merupakan urat nadi perekonomian, bukan hanya perannya yang dominan melainkan juga konektivitasnya cukup erat dengan moda angkutan lain. Baik laut, kereta api, maupun udara. Semua moda lain bergantung pada angkutan darat untuk mengirim barang dari hulu hingga hilir atau konsumen.

"Multiplier effect akibat kelangkaan BBM ini sangat luas, melambatkan ekonomi karena logistik terhambat, sehingga harga-harga akan naik dan inflasi meningkat. Ketidakpedulian kementerian itu tidak mendukung upaya Presiden Joko Widodo untuk menggenjot ekonomi," ujarnya.

Menurut Bambang Haryo, Kemenhub sebagai instansi yang paling bertanggung jawab terhadap konektivitas seharusnya paling peduli dan berada di depan mengatasi kelangkaan solar subsidi.

“Kemenhub sangat cepat merespons isu-isu populer, seperti skuter listrik, dibandingkan dengan isu logistik. Persoalan skuter listrik serahkan saja kepada pemda atau Dishub, Kemenhub perhatikan isu-isu besar,” kata mantan Wakil Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini.

Bambang Haryo mengingatkan, Indonesia sedang berpacu dengan waktu untuk menghindari ancaman resesi dalam waktu dekat. Pemerintah tidak boleh bekerja santai dan mengklaim bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja.

Kelangkaan solar subsidi yang berlarut-larut juga memberikan kesan negara tidak hadir, terutama untuk memberantas mafia BBM subsidi sehingga kuota solar selalu jebol. Menurut dia, sudah menjadi rahasia umum bahwa solar subsidi mengalir ke industri melalui para spekulan BBM yang sering disebut pengerit atau pelangsir.

Dia mengatakan, kelangkaan solar seharusnya tidak terjadi ketika ekonomi sedang menurun seperti sekarang. Pemerintah atas persetujuan DPR RI menetapkan kuota solar subsidi 14,5 juta kiloliter (KL) tahun 2019, sementara pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen. Sebagai perbandingan, kuota solar subsidi tahun 2010 hanya 11,2 juta KL, padahal pertumbuhan ekonomi saat itu 6,1 persen.

Bambang Haryo mendesak pemerintah tidak berdiam diri dan segera mengatasi kelangkaan solar subsidi secara tuntas. Jika tidak, kepercayaan investor terhadap Indonesia akan menurun mengingat masalah seperti ini tidak terjadi di negara ASEAN lainnya.

"Indonesia akan makin tertinggal dari negara lain kalau masalah ini tidak segera diatasi. Kita minta perhatian dari Presiden Jokowi, beliau harus menegur menteri-menterinya,” kata Bambang Haryo.

Abelda Gunawan

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Lanjutkan Membaca ↓