Respons Pemkot Surabaya soal Isu Risma Bakal Masuk Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin

Oleh Agustina Melani pada 21 Okt 2019, 21:20 WIB
(Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah kepala daerah di Jawa Timur (Jatim) disebut-sebut masuk menjadi salah satu calon menteri kabinet kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Salah satu kepala daerah itu Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini (Risma).

Sebelumnya Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, kalau sejumlah kepala daerah di Jawa Timur berpeluang duduk menjadi menteri pada pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin pada 2019-2024.

"Ada lima jalur berpeluang kuat menjadi menteri, salah satunya kepala daerah yang sukses menjadi pemimpin di wilayahnya,” tutur dia, dilansir Antara, Jumat 18 Oktober 2019.

Khusus di Jawa Timur, ia menuturkan,  ada sejumlah nama yang memang layak sebagai menteri karena keberhasilan memimpin suatu daerah yaitu nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Bupati Ngawi Budi "Kanang" Sulistyono

Saat ditanya mengenai kabar Risma ditawarkan jadi menteri, Kabag Humas Pemerintah Kota Surabaya, Febriadhitya Prajatara menuturkan, pihaknya tidak mengetahui hal tersebut.

“Yang lain saya kurang monitor,” ujar dia saat dihubungi Liputan6.com, Senin (21/10/2019).

Ia mengatakan, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sedang dalam perjalanan dari Jerman kembali ke Indonesia. Risma diundang menjadi pembicara dalam forum United Nations International Children’s Emergency Fund Perserikatan Bangsa-Bangsa bertema Chield Friendly Cities Summit yang digelar di Cologne, Jerman pada 15-17 Oktober 2019. "Memang hari ini jadwal beliau kembali ke Indonesia," ujar dia.

 

 

*** Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

2 of 4

Sekjen PDIP: Sejumlah Kepala Daerah di Jatim Berpeluang Jadi Menteri

Bersama Ratusan Kader PDIP, Ahok dan Djarot Hadiri Upacara HUT ke-74 RI
Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto sekaligus sebagai Inspektur memimpin upacara HUT ke-74 RI di Jakarta, Sabtu (17/8/2019). Upacara HUT ke-74 Kemerdekaan RI tersebut diikuti ribuan kader dan simpatisan partai PDIP. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan sejumlah kepala di Jawa Timur daerah sangat berpeluang duduk menjadi menteri pada pemerintahan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin di periode 2019-2024.

"Ada lima jalur berpeluang kuat menjadi menteri, salah satunya kepala daerah yang sukses menjadi pemimpin di wilayahnya," ujar dia kepada wartawan di Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur di Surabaya, Jumat, 18 Oktober 2019.

Khusus di Jatim, ia menyebut ada sejumlah nama yang memang layak sebagai menteri karena keberhasilannya memimpin suatu daerah, antara lain nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Bupati Ngawi Budi "Kanang" Sulistyono, dilansir dari Antara.

"Kalau nama-nama itu dinilai Presiden baik, tentu saja hal tersebut didialogkan dengan ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri," ucap Hasto.

Selain kepala daerah, kata dia, beberapa jalur lainnya yaitu berasal dari partai politik, kemudian profesional dan fungsional, aparatur sipil negara (ASN) berintegritas dan berteknokrasi baik, serta jalur tokoh nasional atau tokoh masyarakat.

3 of 4

Selanjutnya

Kendati demikian, pihaknya tetap menghormati hak prerogatif Presiden RI terpilih Jokowi dalam menentukan nama-nama menteri yang akan mengisi kabinet dan membantunya selama lima tahun ke depan.

Khusus untuk menteri asal PDI Perjuangan, ia mengaku partai telah melakukan kaderisasi berjenjang dan jumlah kader yang siap juga tidak sedikit.

Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, lanjut dia, bahkan telah bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara untuk melakukan finalisasi terkait susunan kabinet yang disebutnya merupakan representasi dari partai Koalisi Indonesia Kerja.

Sementara itu, sebagai pengusung utama Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019, PDIP mengusulkan struktur dan nomenklatur kabinet tidak banyak mengalami perubahan dari periode sebelumnya.

"Ini agar Jokowi-KH Ma'ruf Amin bisa bergerak lebih cepat. Periode kedua ini tantangan yang dihadapi tidak ringan, seperti radikalisme hingga perekonomian global," kata anggota DPR RI periode 2004-2009 tersebut.

4 of 4

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Lanjutkan Membaca ↓

Live Streaming

Powered by