Pemkot Surabaya Pakai Skala Prioritas untuk Tangani Banjir

Oleh Liputan6.com pada 04 Okt 2019, 14:30 WIB
Diperbarui 04 Okt 2019, 15:56 WIB
Banjir

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyatakan kalau penyelesaian banjir perlu ada sinergi antara pemerintah kota dengan masyarakat di Surabaya, Jawa Timur.

Selain itu, penanganan banjir juga perlu menggunakan skala prioritas dengan menentukan terlebih dahulu kawasan-kawasan mana yang sering menjadi langganan banjir, salah satunya adalah di Benowo yang berdekatan dengan Kali Lamong.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi menuturkan, langkah itu ditempuh agar program pembangunan lainnya di Surabaya juga bisa berjalan.

"Kalau mayoritas anggaran ditarik ke (penanganan) banjir, otomatis tak ada untuk pengentasan kemiskinan dan program lainnya," tutur dia dilansir Antara, Jumat (4/10/2019).

Dia menuturkan, lima tahun sebelumnya, sebagian besar anggaran penanganan bajir terbesar dari pemerintah pusat. Namun, saat ini tidak lagi menerima bantuan itu, sehingga Pemkot Surabaya harus punya skala prioritas.  

Namun, ia menyebut, semua masalah banjir penyebabnya bukan terletak pada saluran utamanya. Saat ini, banyak laporan banjir yang datang dari masyarakat yang berada di kawasan perumahan.

"Setelah, saya turun ke lapangan, persoalannya adalah lebar saluran. Mestinya mereka punya kewajiban membuat saluran. Tapi setelah saya lihat salurannya hanya 10- 20 cm," ujar dia.

 

 

*** Dapatkan pulsa gratis senilai Rp 5 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com di tautan ini.

2 of 3

Saluran yang Ada di Kawasan Perkampungan

Banjir
Ilustrasi Foto Banjir (iStockphoto)​

Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya sepakat dengan DPRD Surabaya untuk menyelesaikan banjir ada sinergi antara pemerintah kota dengan masyarakat.

Eri mencontohkan, saluran yang berada di kawasan perkampungan. Di kawasan itu masyarakat yang mempunyai persil mempunyai kewajiban untuk membuat saluran pembuangan.

"Kalau perumahan masih ada tanggung jawabnya ada siteplan. Tapi kalau yang punya tanah-tanah, kemudian dibangun bagaimana kemudian mengkoneksikan saluran," ujar dia.

Ia mencontohkan, kondisi di Medokan Ayu dengan saluran air yang ada tak terkoneksi dengan saluran utamanya karena berupa tanah kapling, kemudian membangunnya juga tidak rata.

"Ini yang harus kita carikan solusi, bagaimana masyaraat tetap bisa membangun, tapi punya kewajiban membuat saluran yang terkoneksi dengan saluran tersiernya," kata dia.

Eri Cahyadi menuturkan, anggaran penanganan banjir di bawah pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUPMB) Kota Surabaya saat ini tidak berbeda dengan tahun sebelumnya.

"Yang jumlah anggaran yang dikelola dinas tersebut untuk mengatasi masalah banjir dan program kegiatan lainnya sekitar Rp 1,2 triliun," tutur dia.

3 of 3

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Lanjutkan Membaca ↓

Live Streaming

Powered by