22 Pelaku Usaha Belum Bayar Denda di Surabaya, Ini Langkah KPPU

Perkara ini, kata dia, bisa menjadi pidana dengan hukuman denda yang lebih besar antara Rp 25 miliar-Rp 100 miliar, atau bahkan penjara apabila pelaku usaha itu menggubris, kemudian KPPU melaporkan kepolisian melalui dasar keputusan yang sudah ada.

Sementara itu, 22 pelaku usaha yang hingga kini belum membayar denda paling banyak adalah jenis persengkokolan tender, kemudian importasi bawang putih, dan pengadaan bus TransJakarta.

Untuk nama-nama pelaku usaha yaitu CV Pradhana Teknik, CV Lotus, PT Prima Persada Nusantara, PT Mulya Agung Dirgantara, CV Agro Nusa Permai, CV Mulia Agro Lestari, PT Berkah Surya Abadi Perkasa serta PT Swadarma Perkasa.

Selain itu, PT Prima Abadi System, PT Mulyo Mukti, PT Gugah Perkasa Ripta, PT Mulya Abadi Utama, PT Indo Power Makmur Sejahtera, PT Mega Indah Abadi, PT Astria Galang Pradana, PT Tri Tunggal Abadi, PT Samudrajaya Niaga Perkasa, PT Antar Mitra Sejati, CV Mitra Terang Abadi, CV Kharisma Permai, CV Cemara Abadi, CV Putra Kencana Perkasa.

Afif juga menyampaikan, pihaknya sangat menghendaki undang - undang nomor 5 tahun 1999 diamandemen, karena proses amandemen sebenarnya sudah berjalan. Dan pihaknya juga menyesalkan, kenapa tidak langsung disahkan oleh DPR periode 2014 - 2019.

"Tapi kami menghormati, karena saya yakin pertimbangan dari anggota DPR kenapa ini harus ditunda. Saya kira untuk kewenangan - kewenangan yang diberikan kepada KPPU ini terbuka saja untuk didiskusikan," tuturnya.

Afif menjelaskan, ada suatu hal di KPPU yang perlu diperkuat yaitu kelembagaannya, karena kelembagaan KPPU ini belum seperti lembaga negara yang lain, pegawainya juga banyak yang kontrak.

"Jadi ini menarik, kalau pegawainya KPPU itu ingin menjadi ASN sedangkan di KPK gak mau jadi ASN," katanya.

Disinggung mengenai harapan kepada anggota DPR terpilih, Afif menjawab bahwa RUU larangan praktek persaingan usaha tidak sehat itu sudah tahap akhir, kalau anggota DPR yang baru mau mengesahkan itu bisa lebih cepat lagi.

"Jadi tidak perlu mulai dari nol dan itu merupakan suatu hadiah dan akan dilihat oleh publik sebagai bentuk komitmen negara memberantas kartel perdagangan," ucapnya.

"Karena ini sudah melibatkan banyak pakar, banyak ahli persaingan usaha, dan rapat -  rapat di DPR yang sangat melelahkan, maka saya kira harus sudah diputuskan bahwa ini sudah sangat layak," ujarnya.