DPD Demokrat Jawa Timur Kepincut Gaya Kepemimpinan Ahok

Oleh Liputan6.com pada 13 Sep 2019, 17:30 WIB
Diperbarui 20 Sep 2019, 12:06 WIB
Asal-usul Nama Jalan Gunungsari Surabaya yang Bakal Diganti Nama Siliwangi

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat Jawa Timur siapkan kadernya yang mirip Basuki Tjahja Purnama atau Ahok. Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Timur berencana angkat salah satunya kader terbaiknya, yakni Ketua Fraksi Demokrat DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto maju sebagai bakal calon wali kota Surabaya 2020.

"Saya sudah tahu sepak terjangnya Herlina pada saat menjadi ketua komisi A. Orangnya tegas, kritis dan kencang dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Kalau saya bilang, Ahok perempuan," kata Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim, Renvile Antonio di Surabaya, Kamis 12 September 2019, dilansir Antara.

Dia menuturkan, karakter Surabaya memang butuh wali kota yang tegas dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat baik dalam soal pelayanan publik, kebersihan, pembangunan dan lainnya. Ia menilai Herlina cukup layak bisa melanjutkan kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma).

"Tapi itu semua saya serahkan kepada Surabaya (DPC) saya tidak ikut campur. Saat ini, kami juga lagi sibuk ngurusi 19 kabupaten/kota di Jatim yang juga akan menggelar pilkada. Kami punya PR besar khususnya di Pacitan," ujar dia.

Hingga saat ini, kata dia, Demokrat belum membuka pendaftaran Pilkada Surabaya. Namun pada prinsipnya, pihaknya tetap mengutamakan kader internal. Soal nama-nama yang masuk dalam pertimbangan adalah Ketua muda-mudi Demokrat Jatim, Bayu Airlangga.

Sedangkan nama baru yang muncul saat ini adalah Herlina Harsono Njoto yang sudah tiga periode menjabat sebagai anggota DPRD Surabaya.

Mendapati hal itu, Herlina mengaku terkejut jika namanya masih dalam bursa cawali Surabaya di partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. Meski demikian, Herlina mengaku belum mengambil sikap terkait hal itu. "Tapi kalau saya diperintah partai, sebagai kader ya harus siap," tutur dia.

2 of 3

KPU Surabaya Harap Anggaran Pilkada 2020 Segera Cair

ilustrasi Pilkada serentak
Pilkada serentak

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Jawa Timur menyatakan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Surabaya 2020 mulai September 2019. Bahkan tahapan penting dilakukan pada Desember 2019.

Oleh karena itu, KPU Kota Surabaya mengharapkan anggaran pelaksanaan Pilkada Surabaya 2020 sekitar Rp 85,3 miliar bisa segera dicairkan oleh pemerintah kota setempat.

"Anggaran Pilkada Surabaya 2020 sampai sekarang belum selesai diverifikasi oleh Pemkot Surabaya," ujar Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi dilansir Antara di Surabaya, Jumat, 6 September 2019.

Dia menuturkan, tahapan krusial Pilkada Surabaya 2020 dimulai Desember 2019, salah satunya penyerahan syarat dukungan Bakal Calon Wali Kota Surabaya jalur perseorangan yang dilakukan mulai 11 Desember 2019-5 Maret 2020

Tahapan tersebut sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 1912/PL.01-SD/06/KPU/IX/2019 Tentang Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. "Terus tahapan yang di Desember, pembiayaan ikut siapa?," ujar dia.

Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya, Muhammad Khalid menuturkan, salah satu syarat yang harus dipenuhi calon perseorangan ke KPU Surabaya yakni menyerahkan 138.565 ribu fotokopi KTP elektronik atau 6,5 persen dari DPT pada pemilu terakhir.

"Kami berharap pasangan calon perseorangan dapat melakukan pengumpulan dokumen pendukung lainnya seperti halnya surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) dan fotokopi KTP elektronik," ujar dia.

Tahapan Pilkada Surabaya 2020 terdiri dua tahap yakni tahap persiapan dan penyelenggaraan. Untuk tahap persiapan meliputi perencanaan program dan anggaran, penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hubah Daerah (NPHD), pengelolaan program dan anggaran, penyusunan Peratuan dan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan.

Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis daerah KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS, pembentukan dana masa kerja PPK, PPS dan KPPS, pemberitahuan dan pendaftaran pemantauan pemilihan, pengelolaan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4), dan pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Untuk tahapan penyelenggaraan meliputi syarat dukungan pasangan calon perseorangan, pendaftaran pasangan calon, sengketa TUN Pemilihan, masa kampanye, laporan dan audit dana kampanye, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, pemungutan dan penghitungan.

Selain itu, rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan pasangan terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP), sengketa pengesahaan hasil pemilihan (PHP), penetapan pasangan calon terpilih pasca-putusan Mahkamah Konstitusi, pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih, dan evaluasi dan pelaporan tambahan.

3 of 3

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Lanjutkan Membaca ↓

Live Streaming

Powered by