Sukses

Tahun Depan 19 Pilkada di Jatim, Ini Sosok Pemimpin yang Diinginkan Masyarakat

Sosok pemimpin apa yang diinginkan masyarakat terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Liputan6.com, Surabaya - Pada 2020, di wilayah Jawa Timur (Jatim) sebanyak 19 kabupaten kota yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak. Sebanyak 19 kabupaten kota tersebut adalah, Sumenep, Trenggalek, Surabaya, Banyuwangi, dan Kabupaten Blitar.

Kemudian, Kota Blitar, Kabupaten Malang, Ngawi, Kabupaten Mojokerto, Kota Pasuruan, Tuban, Lamongan, Ponorogo, Pacitan, Sidoarjo, Jember, Situbondo, Gresik, dan Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Sosok pemimpin seperti apa yang diinginan masyarakat?

Lembaga survei Indopol Survey and Consulting menyebutkan menjelang ajang pilkada pada 2020, masyarakat lebih menginginkan sosok pemimpin yang jujur dan bersih dari kasus korupsi.

Direktur Eksekutif Indopol Survey and Consulting, Ratno Sulistiyanto mengatakan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia, ada pergeseran dari publik yang sebelumnya menginginkan sosok pemimpin pintar, sederhana, dan bisa bekerja.

"Sosok pemimpin yang pintar, sederhana, mampu bekerja, itu tidak cukup. Yang paling penting adalah jujur, dan bersih dari kasus korupsi. Itu kriteria utama," ujar Ratno, dalam Diskusi Publik Kepemimpinan Kabupaten Malang 2020-2025, di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (22/8/2019) dilansir Antara.

Ratno menjelaskan, untuk di wilayah Malang Raya, Jawa Timur yang merupakan gabungan dari Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu, publik juga menangkap kriteria yang dinginkan adalah sosok pemimpin yang jujur, bersih, dan bebas dari korupsi.

Sebagai gambaran, pada 2017-2018, kepala daerah dari tiga wilayah tersebut mendapatkan kado istimewa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Eddy Rumpoko, M. Anton, dan Rendra Kresna merupakan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

"Di Malang Raya, tiga kepala daerah tersandung kasus korupsi. Sehingga, publik bisa menangkap bahwa kriteria yang diinginkan pada saat mengambil keputusan untuk memilih dengan kriteria jujur, dan bersih dari kasus korupsi," ujar Ratno.

Survei yang dilakukan oleh Indopol terkait kriteria calon pemimpin daerah tersebut dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia, antara lain di Binjai, Sumatera Utara, Cirebon Jawa Barat, dan lainnya.

Ratno menambahkan, pihaknya menemukan ada kemiripan hasil survei yang dilakukannya, terutama pada Jawa, Sumatera, dan Indonesia timur. Keinginan ada pemimpin yang bersih itu, dinilai sebagai bentuk kekecewaan publik atas banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

"Jika melihat dari hasil survei saya di beberapa daerah. Pada intinya, kriteria pemimpin, menurut persepsi publik, ini seolah-olah publik kecewa," kata Ratno.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Usulan Anggaran Pilkada Surabaya pada 2020

Sebelumnya, Anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surabaya diusulkan menjadi Rp 85,3 miliar pada 2020. Angka ini naik dari Pilkada Surabaya 2015 sebesar Rp 85,1 miliar.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya mengusulkan anggaran Pilkada Surabaya pada 2020 tersebut kepada Pemerintah Kota dan DPRD Surabaya.

"Ada beberapa nomenklatur anggaran yang harus perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada,” ujar Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi, seperti melansir Antara, Kamis, 22 Agustus 2019.

Penyesuaian anggaran itu karena pengadaan formulir C-6 pada Pilkada 2015 ditulis tangan oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sedangkan pada Pilkada 2020 diprediksi dicetak langsung. Hal ini dilakukan agar KPPS tidak terlalu susah menulisnya.

"Kasihan nantinya, ini yang membuat pembengkakan di anggaran ini," tutur dia.

Sejauh ini, ia juga menuturkan belum terdapat kendala. Akan tetapi, berdasarkan Peraturna KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hidah Daerah pada 1 Oktober 2020 belum disahkan.

"Berdasarkan informasi yang kami terima baik dari pemkot maupun DPRD Surabaya bahwa anggaran untuk 1 Oktober 2020 itu belum disahkan,” ujar dia.

Oleh karena itu, pihaknya akan menyampaikan kepada pimpinan dan selanjutnya akan didiskusikan bersama bagaimana teknis penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tidak terlambat tetapi tidak juga menyalahi peraturan.

"Di setiap penyusunan anggaran jumlah pasangan calon pasti berpengaruh terhadap besaran anggaran yang diajukan namun anggaran Rp 85,2 miliar ini dengan desain lima pasangan calon,” kata dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.