Harapan Tokoh Surabaya Jaga Kesatuan Usai Gejolak Manokwari

Oleh Liputan Enam pada 21 Agu 2019, 18:00 WIB
Diperbarui 12 Sep 2019, 15:14 WIB
Gus Ipul

Liputan6.com, Jakarta - Gejolak sempat terjadi di Manokwari, Papua Barat dan Jayapura, Papua. Gejolak tersebut membuat sejumlah fasilitas umum rusak dan gedung DPRD dibakar di Manokwari, Papua Barat. Hal itu bermula dari insiden di Surabaya, Malang, Jawa Timur, dan Semarang, Jawa Tengah. Gejolak itu mendukakan banyak pihak.

Salah satu tokoh Surabaya, Gus Ipul, yang adalah Ketua Pengurus Besar Nadhatul Ulama (PBNU)  berharap agar kesalahpahaman dapat segera disudahi. Ini semua demi terjaganya persatuan bangsa.

"Terus terang saya prihatin ada kesalahpahaman yang membuat situasi tidak kondusif. Kejadian semacam ini harus disegera disudahi. Mari bersama tetap menjaga tali persaudaraan antarsesama anak bangsa dan memelihara persatuan," ujar dia, Selasa, 20 Agustus 2019.

Ia juga memohon agar masyarakat dapat menahan diri dan aparat keamanan dapat segera mengusut hingga tuntas kasus ini. Gus Ipul tak ingin insiden seperti ini terjadi lagi.

Harapan yang serupa diutarakan Ketua Pengurus Cabang Nadhatul Ulama Kota Surabaya, Achmad Muhibbin Zuhri. Sudah saatnya masyarakat Indonesia menyikapi kejadian ini dengan bijaksana.

“Kita harus menyikapinya dengan bijak dan mengutamakan persatuan dan keutuhan NKRI,” ujar ketua PCNU itu.

Ia berharap agar semua pihak bisa menahan diri dan tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan atau ungkapan yang mengarah kepada perpecahan bangsa.

Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya (IKBPS) juga sudah menegaskan bahwa selama ini warga Papua, termasuk para mahasiswa yang ada di Surabaya ada dalam keadaan baik dan aman. Begitu pula dengan mahasiswa yang tinggal di Asrama Mahasiswa Papua (AMP), di Jalan Kalasan Surabaya.

Ketua IKBPS, Pieter Frans Rumaseb menuturkan agar seluruh warga Papua tidak mudah terpancing hoaks yang ingin memecah belah, melainkan dapat bersikap dengan tenang.

"Kami berharap keluarga saudara yang ada di Papua, jangan cepat terprovokasi dengan informasi yang muncul di media sosial," tegas dia.

(Kezia Priscilla, mahasiswi UMN)

2 dari 3 halaman

Pantau Kondisi Terkini, Jokowi Telepon Gubernur Papua Barat

Pimpin Ratas, Jokowi Pinta Pembangunan Infrastruktur Dipercepat
Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (26/5/2015). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku terus memantau kondisi keamanan di Papua dan Papua Barat pascakerusuhan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, kondisi di dua wilayah tersebut saat ini telah kondusif.

"Tadi pagi saya telepon Pak Gubernur Mandacan (Dominggus Mandacan) di Papua Barat untuk tanyakan mengenai Manokwari seperti apa. Sudah baik, Sorong seperti apa, sudah baik," kata Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di Kota Kupang, Provinsi NTT, Rabu, 21 Agustus 2019.

Selain itu, Jokowi memastikan situasi di Fakfak, Papua Barat kini juga sudah aman. Unjuk rasa diwarnai pembakaran dan perusakan fasilitas umum diketahui sempat terjadi di Fakfak hari ini.

"Di Fakfak juga mulai terkondisikan, baik semuanya," ujarnya.

Mantan Wali Kota Solo itu mengaku dalam waktu dekat ini akan berkunjung ke Papua. Kunjungan itu dalam rangka meresmikan Jembatan Holtekamp.

"Baru kita atur tetapi dalam rangka meresmikan Jembatan Holtekam. Mungkin awal-awal bulan depan (September)," ucap Jokowi.

Sebelumnya, kerusuhan pecah di Manokwari, Papua Senin, 19 Agustus 2019. Massa membakar Gedung DPRD Manokwari dan beberapa fasilitas umum. Tak hanya di Manokwari, unjuk rasa juga terjadi di Jayapura.

Kedua aksi ini ditengarai akibat kemarahan masyarakat Papua sebagai buntut dari peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur serta Semarang Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut pihaknya akan menambah pasukan untuk mengamankan objek vital, khususnya di Papua dan Papua Barat. Wiranto mengatakan, penambahan pasukan itu akan didatangkan dari daerah lain di luar Papua dan Papua Barat.

"Hanya memang perlu penambahan pasukan untuk lebih meyakinkan pengamanan objek-objek vital yang ada di Papua dan Papua Barat," ungkap Wiranto di kantornya, Senin 20 Agustus 2019.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Lanjutkan Membaca ↓