Kapolri Sesalkan Kerusuhan di Manokwari

20160816-Sidang-MPR-Jakarta-Jokowi-FF — Kapolri Tito Karnavian saat menghadiri sidang tahunan MPR RI di ruang rapat paripurna 1 Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (16/8). Presiden Jokowi berpidato kenegaraan menyampaikan tentang pencapaian kinerja pemerintah. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Surabaya - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyesalkan terjadinya kerusuhan di Manokwari. Kerusuhan tersebut dipicu dari peristiwa yang terjadi di Jawa Timur.

Tito mengatakan, ada kesalahpahaman dari kata-kata yang kurang nyaman sehingga membuat oknum mengembangkan informasi yang memperkeruh suasana. Hal itu dipicu dari foto yang viral di media sosial yang merupakan hoaks.

"Kemarin ada ketidaksimpangsiuran, keluarkan kata-kata yang kurang tidak nyaman, terusik dengan bahasa-bahasa itu. Pihak-pihak yang kembangkan informasi itu untuk kepentingan mereka sendiri. Kejadian kecil yang dan diselesaikan oleh muspida setempat, mapolda, tetapi kemudian muncul hoaks kata-kata yang kurang etis dari oknum tertentu. Hoaks seolah-olah ada dari Papua yang meninggal, ini berkembang, berkembang di Manokwari, berkembang di Jayapura, dan kemudian terjadi di mobilisasi massa," ujar Tito, seperti melansir dari suarasurabaya.net, Senin (19/8/2019).

Kapolri juga mengharapkan warga Papua tak terpancing dengan informasi yang berasal dari media sosial. Ia juga mengimbau masyarakat yang di luar Papua untuk sama-sama menjaga kedamaian.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menuturkan, pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Gubernur Papua Lukas Enembe. Ia mengatakan, sudah menyampaikan permohonan maaf seiring ada kalimat yang kurang pantas diucap. Hal tersebut tidak mewakili Jawa Timur.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Kapolda Papua Barat Brigjend Polisi Herry Nahak pagi ini terjun langsung untuk menemui dan menenangkan warga.

2 dari 3 halaman

Kerusuhan Manokwari, Mendagri Minta Pemerintah Papua Barat Tak Setop Aktivitas

Mendagri Himbau Seluruh ASN Dukung Sosialisasi Pemilu Serentak 2019 dan Jaga Netralitas — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menghimbau seluruh aparatur Pusat sampai daerah untuk membantu sosialisasi Pileg dan Pilpres Serentak Tahun 2019.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya sudah membentuk tim monitoring sejak awal ada pernyataan dari pemerintah Malang dan apa yang terjadi di Jawa Timur.

"Terus memonitor dengan Kesbangpol, Dirjen Polpum kami koordinasi dengan Forkompinda. Intinya satu, kami meminta kepada para pejabat, baik Gubernur, Bupati, Wali Kota maupun perangkat untuk menahan diri. Tidak terlalu mengumbar berbagai pernyataan yang bisa menimbulkan emosi warganya. Apapun kepala daerah, tokoh masyarakat, pejabat itu adalah panutan masyarakat," kata Tjahjo di Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019.

Dia pun mendukung upaya Gubernur Papua Barat termasuk Gubernur Papua dan Jatim untuk duduk bersama membentuk tim.

"Yang semula kita akan panggil ke Jakarta, tapi kita minta kepada Gubernur Papua untuk kembali ke tempat dulu. Untuk menenangkan. Kita cari momen yang tepat dulu. Untuk setidaknya menyelesaikan masalah yang ada," jelas Tjahjo.

Selain itu, masih kata dia, pihaknya mengapresiasi aparat keamanan, khususnya kepolisian di back up TNI, sudah proaktif untuk meredam situasi yang ada.

"Saya kira ini adalah sesuatu hal yang dipicu atas adanya pernyataan yang perlu digali lagi. Kami terus bentuk tim di Polpum, memonitor. Kami minta kesbangpol kami untuk terus koordinasi dengan TNI/ Polri. Dengan melibatkan tokoh adat dan masyarakat yang ada di Papua dan Papua Barat," ungkap Tjahjo

3 dari 3 halaman

Jangan Hentikan Aktivitas Pemerintahan

Intinya, kata dia, pihaknya minta kepada para kepala daerah dan pejabat untuk menahan diri. Selain itu, menurut politisi PDIP ini, juga sudah mengontak pihak Pemda di Manokwari agar jangan menghentikan aktivitasnya.

"Kami udah kontak dengan pemda. Melayani masyarakat tidak boleh berhenti. Saya kira jalan. Jadi seluruh aparatur provinsi, kota maupun kabupaten jalan, sampai tingkat kecamatan, sampai distrik jalan. Enggak ada masalah. Kata mereka hanya kejadian di kotanya saja. Tidak menganggu aktivitas masyarakat," jelas Tjahjo.

"Kami terus monitor. Dengan video conference dengan kesbangpol setempat. Kami memastikan tata kelola pemerintahan tetap jalan. Kami monitor langsung dengan kesbangpol setempat. Jangan sampai ada yang tidak melayani masyarakat. ASN kami juga minta untuk tidak ikut demo," pungkasnya.