Ketika Gubernur dan DPRD Jakarta Terancam Tak Gajian

Anri Syaiful 14 Des 2019, 08:54 WIB

Kemendagri memberikan peringatan terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sebab, Pemprov DKI dinilai telah melanggar tahapan pembahasan RAPBD 2020.

Padahal, sesuai aturan, RAPBD 2020 seharusnya disetujui gubernur dan DPRD paling lambat 30 November 2019.

Karena itu, Gubernur Anies Baswedan dan DPRD DKI Jakarta terancam tak digaji selama enam bulan.

Adapun Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut pembahasan RAPBD 2020 masih memungkinkan.

Sebab, hal itu masih dapat dikejar dengan waktu yang ada.

Targetnya, Raperda APBD 2020 rampung pada 11 Desember 2019.

KUA-PPAS untuk APBD DKI 2020 akhirnya disepakati sebesar Rp 87,9 triliun.

Gubernur Anies pun optimistis RAPBD diproses cepat usai KUA-PPAS diteken.