Heboh Usulan Tak Wajar di Rancangan Anggaran Jakarta

Anri Syaiful 18 Nov 2019, 06:54 WIB

Jelang akhir tahun, setiap SKPD Pemprov DKI Jakarta mengajukan sejumlah usulan anggaran untuk APBD 2020.

Hanya saja, beberapa usulan anggaran dinilai tak wajar atau janggal oleh sejumlah pihak.

Salah satunya usulan pengadaan lem Aibon Rp 82,8 miliar.

Ini sempat termuat di rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Selain itu, usulan anggaran bolpoin Rp 124 miliar.

Usulan Anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Rp 19,8 milliar.

Serta, usulan anggaran Uji Emisi Kendaraan Pribadi Rp 295 juta.

Termasuk, usulan anggaran antivirus komputer Rp 12 miliar dan influencer Rp 5 miliar.

Di tengah kegaduhan usulan anggaran janggal di RAPBD DKI, dua pejabat mendadak mengundurkan diri secara bersamaan.

Keduanya adalah Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Edy Junaedi dan Kepala Bappeda Sri Mahendra Satria Wirawan.

Adapun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjanjikan akan memperbarui sistem e-budgeting pada 2020.

Pembaruan itu akan dilakukan setelah sejumlah rencana di rancangan APBD DKI 2020 menjadi sorotan publik.

Anies mengakui kelemahan sistem e-budgeting tersebut telah diketahui sejak tahun lalu.

Ia pun berpesan, kalau ada masalah harus dikoreksi dan diperbaiki, bukan diramaikan.