Pro-Kontra Penerbitan Perppu KPK

Anri Syaiful 16 Okt 2019, 18:54 WIB

Presiden Jokowi mempertimbangkan dua opsi penting terkait revisi UU KPK.

Opsi pertama adalah menerbitkan Perppu KPK.

Sedangkan opsi kedua menjalankan legislative review UU KPK.

Legislative review adalah meninjau kembali UU bersama DPR periode 2019-2024.

Revisi UU KPK telah disahkan oleh DPR periode lalu pada 17 September 2019.

Revisi UU itu ditentang para mahasiswa, sehingga demonstrasi terjadi di berbagai daerah.

Adapun polemik seputar Perppu KPK terus bergulir.

Terutama, pihak yang menolak UU KPK yang baru dan mendesak Perppu KPK.