Pasal Karet Hidup Kembali di Revisi KUHP?

Anri Syaiful 20 Okt 2019, 01:54 WIB

Di penghujung masa jabatan, DPR periode 2014-2019 mengesahkan beberapa revisi undang-undang.

Kali ini giliran revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP segera disahkan.

Sebelumnya, pemerintah dan DPR menyepakati semua poin dalam revisi KUHP, Rabu 18 September 2019.

Seluruh fraksi di DPR sepakat dengan semua poin revisi KUHP.

Kecuali Fraksi Gerindra yang menyampaikan catatan khusus.

Tapi, beberapa kalangan menilai terdapat pasal-pasal karet yang merugikan banyak pihak.

Misalnya, penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden.

Beberapa pasal juga dikhawatirkan membungkam kebebasan menyatakan pendapat dan pers.