Pemerintah Perlu Kuatkan Status BSI untuk Jadi Lokomotif Ekonomi Syariah

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah dinilai perlu memperkuat status PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menjadi lebih dari sekadar entitas anak usaha, agar peran strategisnya sebagai lokomotif ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air semakin kokoh dan mengakar.

Seperti diketahui BSI lahir pada 1 Februari 2021 atas inisiasi Kementerian BUMN melalui penggabungan dari anak usaha tiga bank syariah milik Himbara yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRIsyariah Tbk.

Saat itu, pada hari lahirnya Bank Syariah Indonesia, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menaruh harapan besar.Harapan-harapan itu di antaranya BSI harus benar-benar menjadi bank syariah yang universal. Artinya, terbuka, inklusif, menyambut baik siapapun yang ingin menjadi nasabah agar menjangkau lebih banyak masyarakat di Tanah Air.

Selain itu diharapkan pula melalui peran besar BSI, Indonesia yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia menjadi salah satu negara yang terdepan dalam hal perkembangan ekonomi syariah. Bahkan memainkan peranan penting di tataran global.

Dengan proyeksi tersebut, pengamat ekonomi dan perbankan Binus University Doddy Ariefianto menuturkan, BSI masih memiliki satu kelemahan utama. Yaitu masih berstatus sebagai anak usaha bank BUMN. Padahal untuk melebarkan sayap, status BSI harus lebih kuat dari sekadar anak usaha.

"Saya pikir BSI harus menjadi entitas sendiri, kalau negara ini serius mengembangkan ekonomi syariah," kata Doddy, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (23/2/2022).

Mengutip laporan keuangan perseroan, per Desember 2021, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. memiliki 50,83 persen saham BSI. Kemudian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI sekitar 24,85 persen, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI sekitar 17,25 persen.

Selanjutnya pemegang saham lain di bawah 5 persen, termasuk publik 7,08 persen.Doddy menambahkan, status BSI sebagai anak usaha tiga Bank BUMN akan membuatnya sulit menentukan arah bisnis secara mandiri.

Padahal menurut dia, bank syariah harus lepas dari bayang-bayang bank konvensional untuk berkembang lebih cepat.

Selain menjadi entitas sendiri, kata Doddy, BSI juga perlu memperkuat diri melalui kemitraan yang solid dengan organisasi kemasyarakatan yang memiliki basis Islam yang kokoh. Hal ini dia yakini akan mempermudah bisnis pembiayaan BSI dan memperluas akses terhadap nasabah maupun debitur baru.

"Target pengembangan bank syariah ini harus bisa membidik sektor produktif. Saat ini banyak bisnis halal, mulai dari hijab, kosmetik, hingga makanan dan minuman," kata Doddy.

Seperti diketahui, potensi industri halal di Indonesia sangatlah besar dengan nilai kurang lebih mencapai Rp4.375 triliun.

Dari total nilai tersebut, Industri makanan dan minuman halal menyedot porsi terbanyak yaitu senilai Rp2.088 triliun disusul aset keuangan syariah senilai Rp1.438 triliun.

Doddy pun menambahkan sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI juga memiliki tugas berat untuk memperkuat citra bank yang menawarkan produk perbankan sesuai dengan prinsip syariah. Artinya BSI harus sekuat tenaga menjaga kredibilitas bahwa bank syariah adalah sebuah bisnis yang mengedepankan moral.

"Satu nilai jual bank syariah yaitu fairness, untung berbagi, rugi berbagi. Syariah itu mitra di saat susah dan senang,” kata Doddy.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.