Pefindo: Penerbitan Surat Utang Sentuh Rp 77,56 Triliun hingga September 2021

Liputan6.com, Jakarta - PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat penerbitan surat utang mencapai Rp 77,56 triliun pada Januari-September 2021. Realisasi penerbitan surat utang itu ada tambahan sekitar Rp 8,1 triliun dari periode sama tahun sebelumnya Rp 69,37 triliun.

Kepala Divisi Pemeringkatan Korporasi Pefindo, Niken Indriarsih menuturkan, penggunaan dana hasil penerbitan surat utang itu sebagian besar untuk modal kerja dan refinancing atau pembayaran kembali utang.

Pemakaian dana penerbitan obligasi untuk modal kerja terkait operasional perseroan dan persiapan modal kerja ke depan. Sedangkan refinancing untuk antisipasi surat utang jatuh tempo dalam satu tahun ke depan.

"Penerbitan (obligasi-red) Rp 77 triliun, sebagian penggunaan refinancing dan working capital. Realisasi Januari-Agustus, porsi penggunaan dana untuk working capital 51 persen dan refinancing 35 persen," ujar dia saat konfrensi pers virtual, Senin (18/10/2021).

Adapun pada April 2021, Pefindomenyebutkan prediksi penerbitan surat utang korporasi mencapai Rp 122-Rp 159 triliun pada 2021.Niken mengatakan, proyeksi penerbitan obligasi pada awal 2021 itu seiring prediksi ada surat utang jatuh tempo sekitar Rp 124,5 triliun pada 2021.

Dengan demikian, ada potensi refinancing melalui penerbitan surat utang. Namun, korporasi diperkirakan memiliki memakai kas dan pinjaman bank untuk lunasi surat utang jatuh tempo. Selain itu, pemulihan ekonomi yang terjadi dengan program vaksinasi membaik tetapi masih rendah.

"Baru terealisasi Rp 77,6 triliun dari ekpektasi Rp 120 triliun, sehingga (butuh-red) Rp 40 triliun terealisasi kuartal IV. Karena surat utang jatuh tempo, (korporasi-red) tak terbitkan surat utang tapi melunasi surat utang dari kas, alternatif pinjaman bank," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Pemeringkatan Jasa Keuangan, Danan Dito mengatakan, realisasi penerbitan surat utang masih Rp 77,56 triliun hingga September 2021 seiring dampak dari kasus COVID-19 terutama pada Juni-Juli 2021.

Seiring kenaikan kasus COVID-19 saat itu, pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

"Ketika PPKM dikenakan saat COVID-19 tinggi sekali terus terang kegiatan bisnis ekonomi pengaruh pemulihan saat itu Juni-Juli," ujar dia.

Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi belum sebaik yang diharapkan. Di sisi lain, pendanaan dari bank juga cukup banyak.

"Dalam kondisi fluktuaktif, appetite masih jangka pendek masih memakai fasilitas bank yang masih ada sehingga belum masuk ke pasar," kata dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.