Negara G7 Sepakat Kenakan Pajak Perusahaan Raksasa Teknologi

Kesepakatan di antara kelompok ini akan memberikan momentum yang dibutuhkan untuk pembicaraan mendatang yang direncanakan dengan 135 negara di Paris. Para menteri keuangan dari G20 juga diharapkan bertemu di Venesia pada Juli.

"Kami berkomitmen untuk mencapai solusi yang adil dalam alokasi hak perpajakan, dengan negara-negara diberikan hak perpajakan setidaknya 20 persen dari keuntungan melebihi margin 10 persen untuk perushaaan multinasional terbesar dan paling menguntungkan,” menurut pernyataan dari Menteri Keuangan G-7 dilansir dari CNBC.

"Kami akan menyediakan koordinasi yang tepat antara penerapan aturan pajakan internasional baru dan penghapusan semua pajak layanan digital, dan tindakan serupa lainnya yang relevan, di semua perusahaan,”

Menteri Keuangan AS Janet Yellen memuji langkah tersebut sebagai langkah yang signifikan dan belum pernah terjadi sebelumnya.

"Pajak minimum global itu akan mengakhiri perlombaan ke bawah dalam perpajakan perusahaan dan memastikan keadilan bagi kelas menengah dan pekerja di Amerika Serikat dan di seluruh dunia,” dikutip dari cuitan Yellen.

Pemerintahan AS di bawah pimpinan Presiden AS Joe Biden pada awalnya menyarankan tarif pajak global minimum sebesar 21 persen. Hal ini sebagai upaya mencegah negara-negara memikat bisnis internasional dengan pajak rendah. Namun, setelah negosiasi yang  alot kompromi tercapai untuk menetapkan standar 15 persen.

Kesepakatan global di bidang ini akan menjadi kabar baik bagi negara yang kekurangan yang mencoba membangun kembali ekonominya setelah terdampak krisis COVID-19.

Namun, ide Biden belum diterima dengan tingkat kegembiraan yang sama di seluruh dunia. Misalnya, Inggris tidak segera menyuarakan dukungan untuk proposal tersebut.

Masalah ini juga dapat diperdebatkan di Uni Eropa. Berbagai negara anggota mengenakan tarif pajak perusahaan yang berbeda dan dapat  melakukan penarikan perusahaan-perusahaan besar. Tarif pajak di Irlandia, misalnya 12,5 persen. Sedangkan Prancis bisa 31 persen.

Pada April 2021, Menteri Keuangan Irlandia Paschal Donohoe mengatakan, negara-negara yang lebih kecil harus diizinkan untuk memiliki tarif pajak lebih rendah mengingat mereka tidak memiiki kapasitas sama untuk skala ekonomi lebih besar, hal itu berdasarkan laporan surat kabar Guardian.

Ekonomi paling kuat di dunia telah berselisih mengenai perpajakan, terutama setelah rencana untuk mengenakan pajak lebih banyak kepada raksasa digital.

Beberapa perusahaan di seluruh dunia bereaksi positif terhadap kesepakatan pada Sabtu waksu setempat. Vice Presiden of Global Affairs Facebook Nick Clegg menulis di Twitter kalau perusahaan menyambut baik aturan pajak G7.

“Kami ingin proses reformasi pajak internasional berhasil dan menyadari ini bisa berarti Facebook membayar lebih banyak pajak dan di tempat yang berbeda,” tulis dia.

Juru Bicara Google Jose Castaneda menuturkan, perusahaan mendukung upaya untuk memperbarui aturan pajak internasional.

"Kami berharap negara-negara terus bekerja sama untuk memastikan kesepakatan yang seimbang dan tahan lama akan segera diselesaikan,” ujar dia kepada CNBC.