Terdakwa Korupsi BJB Pekanbaru Dituntut Kembalikan Uang Negara Rp7,2 Miliar

JPU dalam pertimbangan memberatkan menyatakan, terdakwa Arief selalu berbelit-belit di persidangan dan tidak menyesali perbuatannya. Sementara yang meringankannya, terdakwa belum pernah dihukum.

Sementara terdakwa Indra Osmer, selain penjara, JPU Dame juga menuntut Indra membayar denda sebesar Rp200 juta atau subsider 6 bulan kurungan. Bedanya, Indra tidak dihukum untuk membayar UP kerugian negara seperti Arief. 

Atas tuntutan jaksa itu, kedua terdakwa melalui kuasa hukumnya akan mengajukan nota pembelaan (pledoi). Hakim kemudian menunda sidang hingga satu pekan mendatang.

Usai sidang, Boy Gunawan SH MH selaku kuasa hukum terdakwa Arief Budiman menolak mentah-mentah tuntutan yang dibacakan JPU itu. Menurutnya, tuntutan JPU itu terlaku mengada-ada dan tanpa fakta di persidangan.

"Karena berdasarkan keterangan saksi di persidangan, tidak ada satu pun yang menyebutkan kalau terdakwa Arief memalsukan atau menandatangani akad kredit modal kerja itu, ngawur itu tuntutan jaksa," dia menegaskan.

Bahkan, kata Boy, justru uang terdakwa Arief yang lebih banyak berada di rekening bank tersebut. 

Sebagai informasi, kredit modal kerja itu terjadi pada tahun 2015-2018. Pada tanggal 18 dan 23 Februari 2015, Arief selaku direktur sejumlah perusahaan mengajukan permohonan untuk mendapat faslitas kredit modal kerja konstruksi di bank tersebut. 

Dalam melakukan pencairan kredit sejumlah perusahaan miliknya, Arief diduga menggunakan surat perintah kerja fiktif. Terutama kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan di Kantor DPRD Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan di Kabupaten Kuantan Singgingi.

Dalam perjalanannya, JPU dalam dakwaan menyatakan kredit itu macet.