Sambut Massa Aksi, Pj Gubernur Minta Dukungan Mahasiswa Jawab Permasalahan di Sulbar

Liputan6.com, Mamuju - Himpunan Mahasiswa Islam cabang se-Sulawesi Barat melakukan unjuk rasa di rumah jabatan gubernur Jumat (07/10/22). Massa aksi menilai, Pj Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik yang baru menjabat selama lima bulan gagal memimpin provinsi ke-33 itu.

Dalam orasinya, maksa aksi menyuarakan 13 tuntutan kepada Pj Gubernur Sulawesi Barat, yakni perkembangan Program Data Desa Presisi (DDP), kejelasan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Barat senilai Rp9 milliar yang dikembalikan ke kas negara, begitu juga dengan DAK di Dinas Pendidikan Sulawesi Barat.

Kemudian mereka juga menuntut percepatan pengesahan RT RW Sulawesi Barat, lalu menuntut janji Pj Gubernur untuk mendatangkan Menteri Pertanian guna menyelesaikan persoalan kelapa sawit di Sulawesi Barat. Massa akasi juga meminta kejelasan mengenai dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan mengevaluasi kinerja serta mengaudit anggaran yang ada di setiap OPD.

Menekan angka stunting, putus sekolah dan kemiskinan juga menjadi tuntutan massa aksi berserta persoalan sampah di Polewali Mandar dan melonjaknya inflasi di Sulawesi Barat. Rasionalisasi dan relokasi APBD 2023 untuk aspek prioritas juga menjadi tuntutan bersamaan dengan permintaan untuk mengaudit serta memangkas anggaran pokok pikiran (pokir) anggota DPRD yang dinilai membebani dan tidak tepat sasaran.

Menanggapi tuntutan massa aksi itu, Pj Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik mengapresiasi atas masukan yang diberikan pendemo melalui tuntutannya. Dia mengakui dirinya tidak anti kritik karena kritik itu vitamin bagi pemerintahan, apa lagi jika disampaikan dengan etika dan norma yang baik.

Akmal mengaku, menjelang lima bulan menjabat sebagai penjabat gubernur belum bisa menyelesaikan setiap persoalan di Sulawesi Barat dengan ketersediaan data yang sangat kurang. Karena itu sejak awal tiba di Sulawesi Barat dirinya sudah mendorong program data desa presisi yang saat ini masih berproses. 

"Untuk membangun Sulbar dengan berbagai problem perlu data dulu. Sehingga kita dorong DDP, namun anggaran terbatas sehingga baru bisa 45 desa," jelas Akmal, Jumat (07/10/22).

Akmal menerangkan pentingnya sebuah data dalam melahirkan kebijakan agar anggaran yang dialokasikan tepat sasaran dan betul-betul dirasakan masyarakat. Terkait inflasi, dia beranggapan Sulawesi Barat cukup terkendali jika dibandingkan dengan daerah lain, terlihat pada Juli 5,23 persen dan sekarang 4,77 persen. 

"Memang diatas nasional. Tapi kita jauh di bawah dibandingkan daerah lain," terang Akmal.

Lanjut Akmal menjelaskan angka putus sekolah sangat berkaitan dengan stunting dan kemiskinan, dimana dibutuhkan pembahasan khusus dalam penanganannya. Karena itu dia sehingga mengajak massa aksi yang terdiri dari mahasiswa itu untuk membuat forum guna membahas persoalan.

"Untuk dana PEN, saat ini dalam proses pemeriksaan aparat penegak hukum sehingga ia mempercayakan evaluasi penggunaan dana tersebut untuk menjadi kewenangan mereka," jelas Akmal.

Untuk persoalan pokir anggota dewan, Akmal menuturkan akan menjadi pembahasan bersama dengan DPRD Sulawesi Barat. Menurutnya, Pemprov Sulawesi Barat sendiri mendorong TAPD untuk melakukan secara proporsional terhadap pokir yang melekat di OPD. 

"Terkait pengelolaan sampah di Polman, tentunya tidak dapat diintervensi tahun ini. Tahun ini baru dapat direncanakan, kemudian dianggarkan tahun berikutnya,” tutur Akmal.

Terakhir mengenai evaluasi OPD, Akmal menjelaskan, pihaknya sudah melakukan asesmen, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi. Kemudian melakukan pengisian jabatan lowong, termasuk pengisian jabatan OPD yang tengah kosong yang rencananya akan membuka open bidding secepatnya.

"Tapi kita harus meminta izin KASN dulu baru kita bisa melakukan evaluasi OPD. Kita harap izin KASN bisa cepat keluar sehingga cepat kita eksekusi,” tutur Akmal.

Saksikan Video Pilihan Berikut: