Nelayan Cilacap Bukan Protes BBM Subsidi Naik, 2 Masalah Ini Lebih Pelik

Menurut Sarjono, untuk memperoleh rekomendasi pengguna BBM subsidi SPBN nelayan harus memiliki sejumlah prasyarat yang dokumennya rumit dan tak mudah diperoleh. Yakni, pas Kecil, kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka), Tanda Daftar Kapal Perikanan Andon (TDKP), dan fotokopi KTP.

Khusus Pas Kecil dan KTP, bisa diperoleh dengan mudah karena diurus di wilayah KSOP Cilacap. Sementara, Kusuka dan TDKP harus diurus di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) provinsi.

Hingga saat ini, masih banyak nelayan yang belum memiliki kedua kartu tersebut lantaran mensyaratkan dokumen lainnya, di antaranya NPWP pribadi yang sebagian nelayan belum memiliki.

“Ini banyak dokumen yang belum jadi. Terus pembelian BBM, solar maupun pertalite ini sulit, ini kan yang sering jadi masalah. Dua mungkin bisa cepat. Tapi TDKP dan Kusuka ini yang nantinya akan jadi masalah, pasti. Kemarin saya mengajukan ke dinas provinsi, sekitar 300-an itu, sampai sekarang pun belum jadi," dia mengungkapkan.

Sarjono mengemukakan, secara umum nelayan Cilacap tak terlalu terpengaruh kenaikan harga BBM subsidi. Terpenting, pengurusan dokumen dan BBM mudah didapatkan. Sebab, sementara ini banyak nelayan harus memaksa petugas SPBN demi mendapat BBM subsidi karena belum memegang surat rekomendasi.

"Padahal itu sudah dibantu oleh HNSI. Maksudnya membantu nelayan kecil, agar tidak ribut terus,” kata Sarjono.