Sukses

Soal Harga Telur di Sumut, KPPU Temukan Beda Informasi Pedagang dengan Distributor

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah (Kanwil) I terus mencermati harga telur ayam di Sumatera Utara (Sumut) yang terus melonjak dalam beberapa hari terakhir.

Liputan6.com, Medan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah (Kanwil) I terus mencermati harga telur ayam di Sumatera Utara (Sumut) yang terus melonjak dalam beberapa hari terakhir.

Berdasarkan pantauan harga dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga telur ayam memasuki awal Juli 2022 mengalami penurunan dari Rp 26.050/Kg menjadi Rp 25.650/Kg, dan stabil sampai minggu ketiga Agustus 2022.

Namun menjelang akhir Agustus 2022 kembali naik ke level Rp 26.100/Kg. Untuk mengetahui kondisi secara langsung di lapangan, KPPU melakukan pemantauan mulai dari pedagang, distributor, hingga peternak.

Dari hasil pantauan yang dilakukan ke beberapa pasar di Kota Medan, di antaranya Pusat Pasar, Pasar petisah, Pasar Palapa, Pasar Sukaramai, hingga Pasar MMTC, diperoleh informasi harga rata-rata untuk telur ukuran kecil per butir antara Rp 1.550 hingga Rp 1.700, ukuran sedang Rp 1.600 hingga Rp 1.750, dan ukuran besar antara Rp 1.700 hingga Rp 1.900.

"Terjadi kenaikan harga sejak awal Agustus, namun tidak ada penurunan pasokan dan beberapa pedagang mengaku terjadi penurunan permintaan," kata Kepala Kanwil I KPPU, Ridho Pamungkas, Sabtu (27/8/2022).

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Harga di Tingkat Distributor

Disampaikan Ridho, informasi yang sedikit berbeda diperoleh KPPU dari distributor. Dalam pantauannya ke PT Sumber Pangan Nusantara Indonesia, KPPU mendapati harga telur di tingkat distributor sedikit mengalami penurunan.

Saat ini, harga telur ayam di distributor dari berbagai grade mengalami penurunan Rp 100 hingga Rp 120 per butir dari pekan sebelumnya. “Berdasarkan informasi yang diperoleh selama ini, permintaan dan pasokan mereka stabil,” ucapnya.

Seusai dari distributor, KPPU melanjutkan pantauan ke peternak ayam ras petelur yang berlokasi di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan informasi yang diperoleh, harga jual telur di tingkat peternak sekitar Rp 1.460/butir tanpa dibedakan ukurannya dengan kategori 1 ikat di atas 18 Kg.

Menurut salah satu peternak telur yang memiliki sekitar 30 ribu ekor ayam petelur, biaya produksi telur ayam ras sekitar Rp 1.390/butir. Dari sisi produksi, akibat turunnya harga telur tahun lalu dan kenaikan harga pakan sekitar 40 persen dibandingkan tahun lalu, menyebabkan dia mengurangi kapasitas kandangnya sekitar 35 persen.

"Bahkan beberapa peternak telur di Pantai Labu harus gulung tikar. Pemicu turunnya harga telur tahun lalu disinyalir karena perusahaan unggas terintegrasi juga telah memiliki peternakan ayam petelur, sehingga terjadi banjir telur di pasar," terang Ridho.

3 dari 4 halaman

Harga Ditentukan Agen

Disebutkan Ridho, terkait pembentukan harga, peternak mengatakan bahwa harga ditentukan oleh agen yang mengambil telur ke tempatnya. Sementara harga acuan agen mengikuti info realisasi harga telur ayam himpunan Medan dan Kepulauan Tiau (Kepri) yang dikeluarkan oleh Pinsar Indonesia.

Untuk mendalami berbagai informasi yang telah diperoleh di lapangan, KPPU Kanwil I akan memanggil beberapa distributor telur, perusahaan terintegrasi dan Pinsar, khususnya untuk mengklarifikasi adanya info realisasi harga yang membentuk harga telur di pasar.

Hal ini untuk memastikan apakah kenaikan harga ini memang terkait dengan dampak pandemi Covid-19 yang telah melandai sehingga permintaan naik, atau penurunan pasokan karena banyaknya peternak yang mengurangi produksinya pada saat Covid-19.

"Sampai saat ini belum normal atau kenaikan biaya produksi pakan ternak atau adanya Bansos (Natuan Sosial) telur ayam di sejumlah daerah," sebutnya.

4 dari 4 halaman

KPPU Terus Lakukan Pengawasan

Ditegaskan Ridho, KPPU akan terus melakukan pengawasan terhadap bahan pokok strategis lain dan meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan.

Ridho juga mendukung upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut yang sedang mempersiapkan aplikasi early warning system bahan pokok. Aplikasi ini dapat memberikan notifikasi kepada pimpinan daerah dan stakeholder yang mengendalikan inflasi ketika terjadi permintaan atau pasokan yang menyentuh ambang batas tidak wajar.

"Sehingga dapat terpantau keseimbangan jumlah permintaan dan pasokan bahan pangan di pasar," tandasnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.