Berantas Islamophobia dengan Sinergi dan Kesadaran

Refly Harun Pakar Hukum Tata Negara menyampaikan problem utama di Indonesia adalah terkait permasalahan antara nasionalisme dan Islam yang kadang-kadang pasang surut. Padahal arus nasionalisme dan arus Islam itu sudah diselesaikan dengan perumusan Pancasila khususnya pada sila pertama.

”Fenomena saat ini adalah mereka yang memberikan narasi tentang Islam merupakan mereka yang anti pemerintah, maka kemudian ketika kita membicarakan tentang anti-islamophobia itu orang yang di luar pemerintahan, sedangkan orang yang di pemerintahan justru dianggap sebagai pelaku, penggagas atau bahkan bagian dari islamophobia, paling tidak bagian dari pemerintah, seperti misalnya para buzzer dan sebagainya. Kalau ada isu tentang Islam yang diributkan, langsung cepat diangkat. Oleh karena itu, kita telah menjalankan bernegara yang tidak sehat,” tandasnya.

Menurutnya, permasalahan tantangan di Indonesia selain islamophobia adalah korupsi dan pejabat yang haus kekuasaan.

“Ke depan yang harus dilakukan untuk berantas islamophobia adalah kita harus kembali kepada asumsi dasar bernegara, yaitu Pancasila. Tetapi ketika kita berbicara tentang Pancasila, terkadang kesannya klise, padahal nilai-nilainya memiliki unsur yang baik sebagai dasar berbangsa dan bernegara, dengan hal ini jika menerapkan Pancasila tidak ada lagi islamophobia ataupun phobia dengan agama yang lain, dan semua agama harus menempatkan tempat yang sama untuk memperjuangkan nilai-nilai agamanya dalam kerangka Pancasila dan konstitusi UUD 1945,” tambahnya.

Sementara itu, Gunawan Budiyanto Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyatakan bahwa di era disrupsi ini perlu ada perhatian khusus terkait isu-isu islamophobia terlebih di ruang publik.

”Hal yang jelas lagi, dunia media sosial menjadi nafas kehidupan kita, oleh karena itu dari sisi ideologi jika islamophobia marak terjadi di medsos ini, secara perlahan islamophobia akan merusak kesatuan dan kebangsaan,” tutupnya.