Sukses

Inflasi Capai 6,72 Persen, Pemkot Denpasar Bakal Geber Operasi Pasar hingga Desember

Dia menyatakan, ini menjadi strategi jangka pendek untuk menekan laju inflasi. Operasi pasar akan dilakukan melalui program Sewaka Mart milik Perumda Pasar Sewaka Dharma.

Liputan6.com, Denpasar - Pemkot Denpasar akan menggelar operasi pasar pada Agustus hingga Desember untuk menekan laju inflasi. Diketahui, inflasi Denpasar Juli 2022 sebesar 6,72 persen, lebih tinggi dari target inflasi nasional sebesar 4,94 persen. 

"Operasi pasar murah dititik beratkan pada komoditas penyumbang inflasi seperti cabai, bawang merah dan kebutuhan pokok lainnya," ujar Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara saat rapat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi (TPID) Kota Denpasar, Kamis (18/8/2022).

Dia menyatakan, ini menjadi strategi jangka pendek untuk menekan laju inflasi. Operasi pasar akan dilakukan melalui program Sewaka Mart milik Perumda Pasar Sewaka Dharma.

Jaya Negara menyampaikan, Pemkot Denpasar akan melakukan kerja sama antar daerah untuk mendorong pemenuhan pasokan komoditas. Selain itu program gerakan tanam hortikultura di pekarangan rumah bekerjasama dengan TP PKK.

"Kedepannya langkah-langkah pengendalian inflasi diarahkan pada tercapai ketersedian pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif sesuai dengan Roadmap TPID Tahun 2022-2024,” ujarnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Bali Trisno Nugroho menyampaikan, inflasi Denpasar Juli 2022 sebesar 6,72 persen, lebih tinggi dari target inflasi nasional sebesar 4,94 persen. Oleh karena itu, perlu strategi untuk menekan laju inflasi salah satunya dengan operasi pasar murah.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Angka Inflasi 6,72

“BI mengapresiasi langkah Pemkot Kota Denpasar yang akan melakukan operasi pasar dari Agustus-Desember 2022. Dengan adanya operasi pasar tentu dapat memberikan harga yang berimbang,” ujarnya.

Trisno menyampaikan menyampaikan, untuk jangka panjang perlu dibentuknya Perusahaan Daerah Pangan sebagai agregator dalam mengurangi rantai distribusi. Selain itu juga diperlukan modernisasi pertanian serta monitoring distribusi di pintu masuk dan keluar pelabuhan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.