Rawan Terdampak Gempa, BPKP Diminta Awasi Pembangunan Gedung di Sulbar

Oleh Abdul Rajab Umar pada 12 Jul 2022, 00:00 WIB
Diperbarui 12 Jul 2022, 00:00 WIB
Penampakan Kantor Gubernur Sulbar yang Ambruk Diguncang Gempa
Perbesar
Suasana Kantor Gubernur Sulawesi Barat pasca Gempa Bumi dengan Magnitudo 6,2 mengguncang Majene pada Jumat 15 Januari 2021 pada pukul 02.24 Wita. (Liputan6.com/Abdul Rajab Umar)

Liputan6.com, Mamuju - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Barat diminta melakukan pengawasan lebih di provinsi ke-33 itu. Khususnya pengawasan terkait pembangunan sejumlah gedung perkantoran dan fasilitas umum di provinsi yang rawan akan bencana alam itu.

Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik mengatakan, provinsi yang kini dia pimpin merupakan daerah yang rawan gempa bumi. Karena itu, dia berharap Kepala BPKP Sulawesi Barat yang baru mampu memberikan pengawasan lebih untuk pembangunan gedung-gedung yang sementara dan akan didirikan.

"Tingginya intensitas kejadian gempa di Sulbar mengakibatkan sejumlah bangunan mudah runtuh itu akibat lemahnya pengawasan,' kata Akmal di Rujab Gubernur Sulawesi Barat, Senin (11/07/2022).

Akmal menakankan, pengawasan itu menjadi perhatian serius sebab Sulawesi Barat akan dirugika jika melakukan pembangunan tanpa kualifikasi bangunan yang baik. Dirinya akan segera bersurat ke BPKP guna menindaklanjuti permintannya itu.

"Selama ini, pengawasan kita belum berjalan maksimal, sehingga saya meminta dukungan BPKP agar meningkatkan pengawasan untuk mengawasi kualifikasi struktur bangunan agar tahan gempa," ucap Akmal.

Permintaan Akmal memang cukup berasalan, sebab saat gempa 6,2 magnitudo mengguncang Majene dan Mamuju pada 15 Januari 2021 lalu, sejumlah gedung pemerintahan dan fasilitas umum roboh. Seperti gedung utma kantor Gubernur Sulawesi Barat dan RS Mitra Manakarra Mamuju.

Sedangkan, Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Barat, Hary Bowo mengatakan, pihaknya akan mendukung penuh keinginan penjabat gubernur itu. Dia mengakui, tingginya instensitas gempa menjadi perhatian serius BPKP dalam melakukan Pengawasan.

"Apa yang disampaikan Gubernur akan menjadi konsen kita," tutup Hary.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Saksikan Video Pilihan Berikut:

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya