Oso Ungkap PR dan Jurus Memperjuangkan Hidup Petani

Oleh Liputan6.com pada 02 Jul 2022, 00:20 WIB
Diperbarui 02 Jul 2022, 02:25 WIB
Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) (Istimewa)
Perbesar
OSO Minta HKTI Serius Perjuangkan Hidup Petani.

Liputan6.com, Jakarta - Seluruh jajaran pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dari tingkat pusat dan daerah diminta serius perjuangkan nasib petani.

Demikian diungkapkan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Oesman Sapta Oedang (OSO) dalam acara Rakernas HKTI di Discovery Hotel Ancol, Jumat (1/7/2022).

"Pada kesempatan ini, saya mewakili BPO meminta perhatian yang serius dari seluruh jajaran pengurus HKTI agar meningkatkan peran dan kinerja dalam memperjuangkan kehidupan Petani," ujarnya.

Salah satu contohnya, kata Oso, HKTI harus memperbanyak kegiatan termasuk turun langsung ke desa- desa. "Termasuk memviralkan setiap kisah petani sukses ke media agar bisa dicontoh oleh petani lain di Indonesia," bebernya.

Pesan kedua, Oso juga meminta, agar HKTI konsen terhadap permasalahan yang dihadapi petani seperti kasus sengketa lahan.

"Masalah Reforma Agraria dan mafia pertanahan harus segera diatasi. HKTI harus mengambil langkah cepat menjalin kerjasama dengan Kementerian ATR/BPN. Sehingga petani dapat menerima tambahan lahan dan sertifikasi lahan yang legal," bebernya.

Selanjutnya, OSO juga menyoroti kurangnya promosi HKTI ke publik. Ia melihat, hingga saat ini banyak petani belum mengenal nama HKTI.

"HKTI ini masih belum viral di kalangan petani. Ini PR penting bagi pengurus untuk lebih banyak mengeksekusi program kerja yang dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh petani. Lahan dan kebun percobaan perlu dikembangkan di setiap Provinsi, kalau bisa di setiap kabupaten/kota," pintanya.

Ia juga meminta, agar Dewan Pakar sebagai kumpulan para Akademisidan Praktisi Pertanian, perlu diberikan peran dan kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kajian dan mencari solusi out of the box. Sehingga kehadiran HKTI dapat dirasakan lebih besar manfaatnya bagi Petani dan bagi Pemerintah.

"DPP HKTI juga perlu mengkaji dan mencari solusi agar impor pangan dapat dikurangi atau dihentikan. Ini bertujuan untuk melindungi produk yang dihasilkan petani tanpa merugikan konsumen," pungkasnya.

Untuk diketahui, acara Rakernas HKTI 2022 itu, Ketua Umum DPP HKTI, Moeldoko juga melantik tiga pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HKTI. Ketiga DPD HKTI itu adalah Sulawesi Tenggara, Yogyakarta dan Kalimantan Tengah.

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya