Di Amerika Serikat, Menkumham Yasonna Bagikan Cara Indonesia Jaga Kerukunan

Oleh Reza Efendi pada 30 Jun 2022, 20:30 WIB
Diperbarui 30 Jun 2022, 20:30 WIB
Yasonna Laoly
Perbesar
Yasonna saat menjadi Keynote Speaker dalam International Religious Freedom Summit, di Washington DC, Amerika Serikat, Rabu, 29 Juni 2022 (Istimewa)

Liputan6.com, Washington Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menyampaikan Pancasila merupakan cara tepat bagi Indonesia dalam menjaga kerukunan antar-umat beragama.

Hal tersebut disampaikan Yasonna saat menjadi Keynote Speaker dalam International Religious Freedom Summit, di Washington DC, Amerika Serikat, Rabu, 29 Juni 2022.

"Dalam menjaga keharmonisan di antara masyarakat yang beragam, itulah sebabnya para pendiri bangsa kita sepakat memilih Pancasila sebagai dasar resmi dan falsafah Negara Indonesia," kata Yasonna, dalam keterangan resmi diperoleh Liputan6.com, Kamis (30/6/2022).

Yasonna Laoly juga mengungkapkan, Indonesia adalah rumah bagi sekitar 280 juta orang, menjadikannya negara terpadat ke-4 di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat.

"Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis, 700 bahasa, serta budaya dan agama yang beragam," ungkap Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan itu.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:


Kebebasan Beragama

Selain Istiqlal - Katedral, 6 Masjid dan Gereja Berdampingan Ini Tunjukkan Indahnya Toleransi
Perbesar
Rumah ibadah berdampingan di Surabaya. (Sumber: Merdeka.com)

Yasonna Laoly juga menyampaikan, kebebasan beragama adalah hak yang tidak dapat dikurangi, yang tidak dapat dilanggar sebagai hak asasi manusia yang fundamental, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

"Menjamin persamaan sepenuhnya kebebasan beragama bagi seluruh warga negara Indonesia adalah prinsip dasar yang dilindungi hukum dan dihargai budaya sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia," sebutnya.

Yasonna mengatakan, radikalisme dan terorisme juga menjadi tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, Indonesia berupaya secara intensif untuk mencegah ekstremisme kekerasan di masyarakat.

"Caranya dengan membentuk unit kontra-terorisme, yang bekerja dengan para pemimpin agama, tokoh masyarakat, serta bekerja sama dengan negara-negara lain di kawasan untuk mencegah terorisme dan radikalisme lintas batas," terangnya.


Forum Pertukaran Pandangan

Yasonna Laoly
Perbesar
Yasonna Loly (Istimewa)

Disampaikan Yasonna juga, Indonesia telah menggalakkan Interfaith Dialogue di tingkat nasional dan internasional, sebagai forum pertukaran pandangan dan diskusi guna menciptakan pemahaman dan toleransi yang lebih.

"Baik terhadap agama dan kepercayaan yang berbeda," sambung Guru Besar Ilmu Kriminologi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) itu.


International Religious Freedom Summit

Menkumham Klarifikasi Isi Draft RUU KUHP
Perbesar
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly saat menyampaikan keterangan terkait penundaan pengesahan RUU KUHP di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (20/9/2019). Menkumham juga mengklarifikasi beberapa isu terkait draft RUU KUHP. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

International Religious Freedom Summit merupakan pertemuan tahunan yang dihadiri para tokoh pemerintahan dan masyarakat madani dari berbagai negara, untuk membahas tantangan dan peluang dalam mempromosikan kebebasan beragama secara global. Kegiatan tahun ini dihadiri sekitar 1.200 peserta.

Pada hari yang sama, selain Menkumham RI, Yasonna Laoly, terdapat beberapa tokoh yang menjadi pembicara di IRF Summit, antara lain Alejandro Eduardo Giammattei Falla (President of Guatemala), Marco Rubio (United States Senator for Florida), Mike Pompeo (former Secretary of State), dan Nancy Pelosi (US House Speaker).

Yasonna juga mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Rashad Hussain (Advisor to the US President on Religious Freedom Conditions and Policy) untuk membahas isu kebebasan beragama di kedua negara dan potensi kerja sama bilateral di bidang HAM.

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya