Mengukur Dampak Legalisasi Ganja di Thailand untuk Indonesia

Oleh Liputan6.com pada 20 Jun 2022, 02:00 WIB
Diperbarui 20 Jun 2022, 02:00 WIB
Polri Ungkap Peredaran Narkoba Jaringan Malaysia, 70 Kg Sabu Disita
Perbesar
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono (kedua kanan) dan Wadirtipid Narkoba Bareskrim Polri Kombes Krisno Halomon Siregar (kedua kiri) menunjukkan barang bukti kasus narkoba jaringan Malaysia-Riau-Jakarta di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (21/1/2020). (Liputan6.com/FaizalFanani)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Krisno H Siregar menegaskan kebijakan legalisasi ganja merupakan kepentingan masing-masing negara berdaulat di dunia, namun di Indonesia masih termasuk narkotika golongan I.

“Pandangan politik Indonesia terhadap narkotika alami jenis ganja masih menempatkannya sebagai narkotika golongan I,” kata Krisno di konfirmasi di Jakarta, Minggu.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, jenis narkotika dapat dibendakan menjadi 3 golongan, yaitu narkotika golong I, golongan II dan golongan III.

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi, mengakibatkan ketergantungan.

 

 

Saksikan Video Pilihan Ini:


Dampak Legalisasi Ganja di Thailand

Menurut Krisno, legalisasi ganja di Thailand membawa dampak bagi Indonesia yang berupaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, khususnya terhadap pihak-pihak yang ingin ganja dilegalkan di Indonesia.

“Tentunya membawa dampak, khususnya terhadap pihak-pihak yang menginginkan ganja untuk dilegalkan di Indonesia,” katanya.

Hal ini, kata Krisno, tentunya menjadi tantangan bukan hanya bagi Polri tetapi juga pemerintah Indonesia, bagaimana melindungi segenap bangsa serta generasi muda dari ancaman dan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Tanah Air.

“Menurut saya bukan hanya untuk Polri, tetapi untuk pemerintah Indonesia,” ujarnya.

Meski demikian, Krisno pun menegaskan, upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) terus dilakukan oleh Polri sejak dulu hingga saat ini dengan meningkatkan pengawasan.

“Selama ini juga Polri demikian (meningkatkan pengawasan),” kata Krisno.

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya