Buruh Geruduk Kantor DPRD Sumut, Sampaikan Sikap Tegas Tolak Revisi UU PPP

Willy juga menyampaikan beberapa tuntutan lainnya, yakni menolak masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 75 hari, meminta agar kampanye partai saat Pemilu dilaksanakan sesuai UU Pemilu yaitu 9 bulan, sahkan segera UU Pekerja Rumah Tangga, kemudian menolak liberalisasi pertanian melalui WTO.

"Kami juga meminta pemerintah segera menurunkan harga kebutuhan pokok rakyat, seperti beras, gula, minyak makan, cabai merah, dan kebutuhan pokok rakyat lainnya sesegara mungkin," ucapnya.

Willy menegaskan, jika tuntutan buruh tidak dipenuhi, ke depan mereka akan menggelar aksi besar-besaran dengan tuntutan yang sama. "Kami akan aksi besar jika tuntutan kami tidak dipenuhi," tegas Willy.

Usai berorasi, Willy menyerahkan pernyataan tuntutan kepada 2 anggota DPRD Sumut yang saat itu menemui massa aksi, yaitu Andri dari Fraksi Demokrat dan Karim dari Fraksi Gerindra, untuk segera menyampaikan tuntutan mereka ke DPR dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Anggota DPRD Sumut, Andri, pada kesempatan tersebut berjanji akan segera menyahuti tuntutan para buruh, dan akan menyampaikan tuntutan buruh ke DPR RI dan Presiden Jokowi.

"Kami juga akan menyampaikan kondisi terkini rakyat Sumut yang terus menyuarakan penolakan UU PPP dan UU Cipta Kejar kepada DPR RI, karena sejatinya merekalah penentuan atas kebijakan tersebut," ucap Andri didampingi rekan sesama anggota dewan, Karim.

Sebanyak 5 orang perwakilan buruh selanjutnya diterima 2 anggota DPRD Sumut tersebut untuk membahas tindak lanjut tuntutan buruh di dalam gedung DPRD Sumut.

Aksi para buruh ini mendapat pengawalan ketat oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Medan. Setelah menggelar pertemuan, massa buruh membubarkan diri dengan tertib.