Pj Gubernur Ungkap 2 Persoalan Besar Sulbar saat Digeruduk Massa Aksi

Oleh Abdul Rajab Umar pada 21 Mei 2022, 04:00 WIB
Diperbarui 21 Mei 2022, 04:00 WIB
Pj Gubernur Sulbar
Perbesar
Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik saat menerima massa aksi (Foto: Liputan6.com/Abdul Rajab Umar)

Liputan6.com, Mamuju - Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sulbar Bergerak menggelar aksi demo di Kantor Merah Gubernur Sulbar. Mereka menuntut Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik untuk menyelesakan berbagai persoalan di provinsi ke-33 itu.

Alinsi yang terdiri dari gabungan beberapa Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OPK) itu mengangkat tema aksi 'Pulihakan Sulawesi Barat'. Ada sebelas tuntutan yang mereka suarakan, mulai dari kemiskinan, kesehatan, pendidikan, birokrasi hingga kesejahteraan.

"Pj gubernur harus menyelasaikan persoalan ketimpangan yang ditinggalkan oleh gubernur sebelumnya. Angkat kaki dari Sulbar jika tidak mampu menyelesaikan segala permaslahan yang ada," kata Korlap Aksi, Muhammad Fathir, Kamis (19/05/2022).

Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik mengungkapkan, dari semua tuntutan massa aksi dia mengidentifikasi dua persoalan besar. Dua persoalan itu yakni, data yang tidak singkron dan aksesibilitas yang sulit ke Sulbar.

"Tidak singkronnya data antara semua pihak, datanya tidak presisi, tidak detail. Ini saya identifikasi dari awal sebelum saya menjadi Pj dan menjadi pekerjaan rumah saya sekarang," kata Akmal.

Akmal mengungkapkan, akan sangat sulit berbicara mengenai kemiskinan, kesehatan dan pendidikan jika tidak ada data yang presisi. Menurutnya, ini akan mebuka ruang bagi pihak terkait untuk berkilah dan sulit untuk membuka akuntabilitas.

 

Saksikan Video Pilihan Ini:


Transparansi

"Untuk menghadirkan data, tadi saya sudah bertemu dan meminta dukungan Kapolda untuk menghadirkan data yang betul-betul presisi ketingkat desa. Data itu nantinya akan menjadi banchmark kita bersama," ujar Akmal.

Akmal menjelaskan, untuk memperolah data yang presisi dan mendetail untuk membangun Sulbar, dia meminta waktu enam bulan. Nantinya data itu tidak hanya dipegang oleh pemerintah, namun akan diserahkan berbagai pihak sebagai bentuk transparansi.

"Data itu tidak boleh disimpan oleh pemerintah saja, data harus diserahkan di Forkopimda, media, NGO, OKP agar semua bisa kita kontrol penyelenggaraan pemerintahan di sini," jelas Akmal.

Untuk persoalan aksesibilitas, Akmal mengatakan, saat ini semua daerah sedang berlomba membangun hal itu untuk bangkit dari pandemi Covid-19. Sulbar agak sulit terkait aksesibilitas, karena tidak ada penerbangan langsung dari Jakarta menuju Mamuju tanpa transit terlebih dahulu.

"Kita menginginkan akan ada direct flight pesawat dari Jakarta ke Mamuju. Kalau melalui Makassar atau Balikpapan investornya akan tinggal disana dan tidak mau lagi ke Mamuju," kata Akmal.

"Bagi pandangan saya aksesibilitas dan data itu hal yang sangat penting," tutup Akmal.

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya