Menilik Rencana di Balik Koalisi Tiga Partai dalam KIB

Oleh Bam Sinulingga pada 15 Mei 2022, 03:40 WIB
Diperbarui 15 Mei 2022, 03:44 WIB
Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto didampingi Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum PPP Suharso Monoarfa mengumumkan koalisi parpol untuk Pemilu 2024
Perbesar
Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto didampingi Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum PPP Suharso Monoarfa mengumumkan koalisi parpol untuk Pemilu 2024. Kesepakatan politik ini disampaikan di Rumah Heritage Jakarta, Kamis (12/5/2022) malam. (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)

Liputan6.com, Bekasi - Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar-Puan (LGP), Mochtar Mohamad, menilai Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PPP dan PAN, bukan terkait Pilpres 2024.

Pria yang akrab disapa M2 itu justru beranggapan koalisi ketiga partai tersebut hanya alat bargaining politik di tengah menguatnya isu reshuffle kabinet Pemerintahan Jokowi.

"Pertemuan ketum tiga partai sengaja diekspose agar ada kesan sebagai langkah awal koalisi 2024. Padahal patut kita curigai, bukan itu tujuan terbentuknya koalisi ini," kata M2 melalui keterangan tertulis, Sabtu (14/5/2022).

Ia menduga koalisi tersebut lebih cenderung memburu jabatan pada saat Jokowi jadi melakukan reshuffle kabinet.

"Bisa jadi nanti formasi baru reshuffle kabinet ada penambahan nama dari koalisi tersebut," ujar M2.

Menurutnya, ketiga partai tidak memiliki calon yang mumpuni untuk bertanding di perhelatan Pilpres 2024. Salah satunya berdasarkan hasil survei terakhir Charta Politika, yang menyebutkan elektabilitas ketiga ketum partai koalisi rata-rata di bawah satu persen.

Dari fakta tersebut, M2 pun berkeyakinan koalisi ketiga partai bukan dipersiapkan untuk Pilpres 2024. Ia bahkan memprediksi KIB hanya akan bertahan seumur jagung, bila tidak ada kandidat capres dari ketiga partai sebagai perekat koalisi.

"Koalisi semacam ini berpeluang tidak tahan lama dan bisa bubar di tengah jalan," celetuknya.

Hal yang lebih riskan diyakini M2 juga bisa terjadi, yang mana koalisi ini bisa saja tidak lolos jika dibawa ke mekanisme partai masing-masing. Hal ini lantaran berpotensi memberikan dampak negatif pada parliamentary threshold partai bersangkutan.

"Resikonya masing-masing ketua umum partai yang berkoalisi bisa dilengserkan sebelum Pilpres 2024, karena bisa merugikan perolehan suara partai," paparnya.

Selain itu, ia juga menyinggung KIB hanya gerbong kosong semata, lantaran para pemilihnya cenderung memilih nama lain di luar partainya. Sebut saja, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, yang menjadi figur paling digemari oleh pemilih ketiga partai tersebut.

"Survei Charta Politika menyebutkan, 26,8% pemilih Golkar, 16,7% pemilih PAN dan 12% pemilih PPP memilih Ganjar Pranowo. Sementara 24,1% pemilih Golkar, 38,9% pemilih PAN, 24% pemilih PPP memilih Anies Baswedan," ungkapnya.

"Kalau melihat data survei Charta Politika tanggal 10-17 April 2022, preferensi pemilih tiga partai ini tergerus oleh dua kandidat capres Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan," ucap dia.

Di sisi lain, M2 menilai KIB bisa saja lahir atas sepengetahuan Jokowi. Terlebih koalisi ini lahir dari koalisi besar pemerintah. Jika hal tersebut benar, M2 menduga adanya kemungkinan hal ini dimainkan oleh satu anggota kabinet Jokowi.

Namun jika tidak diketahui, kata dia, maka Jokowi dirasa pantas mereshuffle para pembantunya, yang dalam hal ini adalah menteri yang kinerjanya kurang memuaskan.

"Pantas mereka direshuffle, karena persoalan ekonomi bangsa tahun ini merupakan terparah sepanjang kepemimpinan Jokowi," tegasnya.

M2 menambahkan, sudah semestinya para anggota kabinet fokus dalam mengatasi permasalahan di negeri ini. Diantaranya masalah kenaikan harga bahan pokok mencapai 47,6%, kemiskinan 22,1%, dan pengangguran 11,1%.

"Sedangkan yang merasakan kenaikan harga bahan bahan Pokok 97%. Data ini menjadi peringatan kepada kabinet Jokowi agar berhati-hati menghadapi turbelensi politik kalau tidak fokus mengatasinya," sindirnya.

Begitu pun kemunculan KIB, dianggap M2 memberikan kesan jika koalisi pemerintah sedang tidak solid, dan hal ini bisa merugikan pemerintahan Jokowi.

"Kesan lain yang muncul kalau tiga partai yang telah membentuk koalisi tersebut tidak percaya diri menghadapi Pileg dan Pilpres," pungkasnya.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya