Ramai Soal Big Data, Warga Buton Laporkan Menko Luhut di Polda Sultra

Salah satu alasan mereka meneruskan laporan polisi ke Polda Sultra, karena menganggap Presiden Jokowi sudah menyatakan tidak tertarik terkait wacana perpanjangan masa jabatan 3 periode. Namun, inisiatif Menko Luhut dengan bermodalkan big data, memancing aksi protes mahasiswa dan warga di hampir semua wilayah di Indonesia.

Akibatnya, aksi ini tidak hanya menimbulkan korban cedera dari mahasiswa, warga, bahkan anggota kepolisian dan dosen Universitas Indonesia. Bahkan, salah seorang anggota polisi di Polda Sulawesi Tenggara, meninggal dunia usai pengamanan aksi demonstrasi 11 April. 

"Kami bukan mencari sensasi dengan melaporkan Luhut, ini murni keprihatinan kami terhadap kondisi bangsa saat ini," lanjutnya.

Dia memastikan, saat ini belum ada intervensi atau intimidasi dari sejumlah pihak usai 3 hari lalu melaporkan Luhut ke polisi. Namun, pihaknya mengaku siap dengan segala konsekuensi.

"Kami meminta aparat Polda Sulawesi Tenggara bertindak tegas, ketika pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan masuk ranah pidana, maka dia harus diproses secara pidana," pungkasnya.

Saat ini, Polda Sultra sudah memproses laporan BOM Kepton. Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara Kombes Pol Ferry Walintukan menyatakan, polisi sudah menerima laporan warga.

"Sudah ditangani Reserse Kriminal Khusus Polda. Saat ini masih dalam proses penyelidikan," ujar Ferry Walintukan. 

Dia membenarkan, warga melaporkan Luhut Binsar Pandjaitan terkait UU ITE nomor 14 tahun 2016. Menurutnya, laporan mereka terkait dugaan pembohongan publik dan pernyataan soal big data. 

"Ini laporan pertama tahun 2022 soal pembohongan publik, " kata dia.

Dia menjelaskan, penyidik akan mengumpulkan bukti bukti dan mungkin saksi. Ketika kasus ini mesti diselesaikan di Mabes Polri, maka pihaknya akan melakukan koordinasi lanjutan.