Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Izin Lahan Rp2 Miliar Segera Diadili

Bupati Kabupaten Kuansing (non aktif) Andi Putra saat dibawa penyidik KPK dari Pekanbaru menuju Jakarta. (Liputan6.com/M Syukur)

Liputan6.com, Pekanbaru - Bupati Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) non aktif, Andi Putra, segara diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Ini menyusul pelimpahan berkas perkaranya oleh jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Andi Putra terseret korupsi terkait perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) PT Adimulia Agrolestari di Kabupaten Kuansing. Dia menjadi pesakitan bersama General Manager perusahaan tersebut, Sudarso yang tengah menjalani persidangan.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut pelimpahan berkas dilakukan oleh jaksa Yoga Pratomo dan Meyer Volmar. Pelimpahan ini membuat penahanan dan wewenang Andi Putra menjadi kewenangan pengadilan.

"Saat ini, tempat penahanan terdakwa sementara dititipkan pada Rutan KPK gedung Merah Putih," kata Ali, Senin (7/3/2022).

Usai pelimpahan, jaksa KPK masih menunggu penetapan dan penunjukan majelis hakim yang memeriksa serta mengadili perkara tersebut. Begitu juga dengan penetapan sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan.

"Terdakwa didakwa dengan dakwaan, kesatu Pasal 12 huruf a UU Tipikor jo Pasal 64 ayat 1 KUHP atau kedua Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP," kata Ali.

Dugaan suap izin lahan ini bermula ketika PT Adimulia Agrolestari mengajukan perpanjangan HGU yang akan berakhir pada tahun 2024. Salah satu persyaratan kembali memperpanjang HGU itu adalah dengan membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan.

*** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sepanjang tahun 2018, KPK telah melakukan OTT terhadap 19 kepala daerah.

2 dari 2 halaman

Syarat Uang

Lokasi kebun kemitraan 20 persen milik PT Adimulia Agrolestasi yang menjadi syarat itu ada di Kabupaten Kampar, bukan di Kabupaten Kuansing. Agar persyaratan ini dapat terpenuhi, Sudarso kemudian mengajukan surat permohonan ke Andi Putra dan meminta supaya kebun kemitraan di Kampar disetujui menjadi kebun kemitraan.

Selanjutnya, dilakukan pertemuan antara Sudarso dan Andi Putra. Dalam pertemuan tersebut, Andi Putra menyampaikan pengurusan surat itu dibutuhkan biaya Rp2 miliar.

Sebagai tanda kesepakatan, sekitar bulan September 2021, diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh Sudarso kepada Andi Putra uang sebesar Rp500 juta. Berikutnya, pada 18 Oktober 2021, kembali terjadi penyerahan uang Rp200 juta.

Andi Putra dan Sudarso sendiri berurusan dengan KPK setelah operasi tangkap tangan. KPK menemukan bukti petunjuk penyerahan uang Rp500 juta, uang tunai dalam bentuk rupiah dengan jumlah total Rp80,9 juta, mata uang asing sekitar SGD1.680 dan serta HP Iphone XR.

Tersangka Sudarso selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.